MUHAMMAD ALHADA FUADILLAH HABIB

Belajar dari Masyarakat

**_* *_* *_* *_* *_* *_**

Find Me on Facebook


    ..:: Selamat Datang di ALHADA'S WEBSITE ..::.. Semoga ALHADA'S WEBSITE Bermanfaat Bagi Semua Kalangan ..::.. Jangan Lupa Kalau Mau Mengambil Isi dari Website Ini Harap Mencantumkan Sumbernya ..::.. http://alhada-fisip11.web.unair.ac.id ..::.. Terimakasih Atas Kunjungan Anda ::..

Kajian Masalah Integrasi Kebudayaan Nasional Berdasarkan Teori AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency) dari Talcott Parsons

diposting oleh alhada-fisip11 pada 04 February 2014
di Esay - 0 komentar

Integrasi kebudayaan nasional indonesia akhir-akhir ini mengalami masalah, hal tersebut dapat kita lihat dari kasus-kasus konflik yang terjadi diantara suku-suku bangsa yang ada di Indonesia akhir-akhir ini. Kasus-kasus tersebut seperti kasus konflik antara suku Dayak dengan suku Madura yang dikenal dengan kasus Sampit, kemudian kasus di Ambon, kasus Poso, dan baru baru ini kasus Sampang, Madura dan Lampung Selatan.

 

Kasus konflik yang terjadi diantara suku-suku bangsa yang ada di Indonesia tersebut sebenarnya terjadi karena kurang berfungsinya sistem di negara kesatuan republik Indonesia ini. Kurang berfungsinya sistem NKRI tersebut lah yang menyebabkan terjadinya masalah integrasi diantara suku-suku bangsa yang ada di Indonesia.  Integrasi itu sendiri dapat diartikan sebagai penyesuaian atau penyatuan antara suku-suku bangsa yang ada di Indonesia yang memiliki unsur-unsur kebudayaan yang berbeda atau bertentangan, agar dapat dibentuk menjadi suatu sistem kebudayaan yang selaras yaitu sisten kebudayaan nasional Indonesia. Dengan kata lain Integrasi Nasional itu merupakan penyatuan bagian - bagian yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat - masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi suatu bangsa.

 

Masalah integrasi nasional di Indonesia sangat kompleks dan multidimendional, tidak hanya menyangkut suku bangsa dan kebudayaannya melainkan juga menyangkut agama dan ras. Hal tersebut dikarenakan masyarakat Indonesia sangat plural sehingga sistem yang ada di Indonesialah yang harus benar-benar berfungsi untuk menyatukan keragaman tersebut.

 

Jika kita kaitkan masalah integrasi nasional Indonesia dengan teori AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency) dari Talcott parsons maka masalah integrasi nasional tersebut terjadi karena tidak atau kurang berfungsinya sistem yang ada di Indonesia. Secara lebih rinci adalah sebagai berikut;

 

Pertama, jika dikaitkan dengan konsep “adaptation” atau adaptasi, sistem pemerintahan negara di indonesia harus bisa menyesuaikan diri dengan semua kebudayaan yang ada di Indonesia. Jika sistem pemerintahan negara Indonesia tidak sesuai dengan kebudayaan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia maka Integritas nasional akan sangat susah tercapai atau mengalami disintegrasi. Hal tersebut disebab karena masyarakat yang merasa memiliki kebudayaan yang berbeda dengan sistem pemerintahan Indonesia, mereka akan merasa terasingkan dan bahkan merasa bukan bagian dari NKRI sehingga mereka cenderung ingin melepaskan diri dari NKRI, seperti contohnya Provinsi Nangroe Aceh Darussalam yang memiliki kebudayaan Islam yang kental bahkan nilai-nilai dan norma sosial yang dianut masyarakat NAD menggunakan nilai-nilai dan norma sosial islam. Mereka meresa memiliki kebudayaan yang berbeda dengan sistem kebudayaan nasional yang demokratis berdasarkan Pancasila bukan berdasarkan syari’at Islam. Sehingga mereka membuat sebuah gerakan untuk melepaskan diri dari Indonesia yang bernama Gerakan Aceh Merdeka.

 

Jadi inti dari masalah integritas nasional dalam kaitannya dengan adaptasi yaitu, dasar negara seperti Pancasila dan Undang-undang dasar negara republik Indonesia harus sesuai dengan seluruh jati diri bangsa Indonesia, mencangkup dan mengayomi seluruh suku bangsa beserta kebudayaannya tanpa terkecuali tidak hanya sesuai dengan salah satu suku bangsa atau beberapa suku bangsa saja.

 

Adaptasi juga mencakup upaya menyelamatkan (secure) sumber-sumber yang ada di lingkungan, dan kemudian mendistribusikannya melalui sistem yang ada. Setiap masyarakat dituntut memiliki kemampuan untuk memobilisasi setiap sumber yang ada di lingkungannya sehingga sistem tersebut dapat berjalan dengan baik. Parsons mengatakan: “Adaptation involves securing sufficient resources from the environment and then distributing these throughout the system. Any society must be able mobilize resources to get things done”.

 

Terkait dengan tema budaya nasional profetik, berarti harus ada upaya mengamankan sumber-sumber sosial budaya profetik yang ada di lingkungan masyarakat dan kemudian mendistribusikan sumber-sumber tersebut ke anggota sistem sehingga proses adaptasi berjalan lancar. Adaptasi merupakan proses eksternalitas dari para warga terhadap norma dan nilai budaya profetik.

 

Di dalam sistem sosial budaya masyarakat Indonesia, sesungguhnya masih hidup sumber-sumber budaya profetik yang dapat diberdayagunakan kembali. Sumber-sumber dimaksud misalnya sistem kebersamaan, kolektivisme, altruisme, gotong-royong, tenggang rasa (dalam bahasa Jawa  tepo seliro), malu memamerkan aurat, keyakinan tentang halal-haram, keyakinan tentang adanya kehidupan baik di dunia maupun di akhirat, dll.

 

Kedua, “Goal Attainment” atau pencapaian tujuan, maksudnya yaitu sistem pemerintahan negara republik Indonesia harus memiliki suatu alat yang bisa memobilisasi sember-sumber daya yang ada agar bisa mencapai tujuan negara. Adapun tujuan negara republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

 

Dengan tujuan negara Indonesia tersebut, misalkan tujuan yang untuk memajukan kesejahteraan umum. Sietem pemerintahan yang ada di Indonesia harus benar-benar bisa memajukan kesejah teraan umum bukan memajukan kesejahteraan para kaum penguasa dan elite politik. Namun pada keyataannya sistem yang berlaku di negara Indonesia ini masing sangat kelihatan mencolok bverpihak kepada kaum penguasa, elit politik, dan para masyarakat dengan ekonomi atas. Hal tersebut dapat kita lihat dengan tingginya tingkat korupsi di Indonesia, kolusi dimana-mana, nepotisme sudah menjadi hal yang biasa. Selain itu sistem ekonomi yang ada di Indonesia yang katanya sistem ekonomi pancasila namun dapat kita rasakan bahwa sebenarnya sistem ekonomi yang ada di Indonesia menganut sistem ekonomi kapitalis dimana masyarakat yang kaya cenderung mengeksploitasi masyarakat kelas bawang (buruh/pekerja) sehingga masyarakat yang kaya akan semakin kaya sementara masyarakat miskin akan semakin miskin dan menderita.

 

Dari penjelasan ini dapat kita ketahui bahwa tujuan salah satu tujuan Indonesia yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum tidak atau belum bisa tercapai karena sistem pemerintahan yang masih salah yaitu masih terlalu berpihak pada kaum elit politik, penguasa, dan klas bourjuis, sementara masyarakat kelas bawah masih belum bisa sejahtera.

 

Selain itu, pencapaian tujuan (goal-attainment) juga berkaitan dengan upaya menetapkan prioritas diantara tujuan-tujuan sistem yang ada, serta selanjutnya memobilisasi sumber-sumber sistem untuk mencapai tujuan tersebut. Parsons mengatakan, “goal-attainment refers to establishing priorities among system goals and mobilizing system resources for their attainment”. Fungsi dari goal-attainment adalah untuk memaksimalkan kemampuan masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan kolektif mereka. 

 

Sistem sosial budaya profetik yang digagas di sini juga harus memiliki berbagai alternatif tujuan, yang mana selanjutnya akan dipilih prioritasnya. Katakanlah yang terkait dengan tema tulisan ini, yang menjadi prioritas tujuan sistem budaya profetik adalah terbangunnya budaya masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma agamanya. Atas dasar prioritas tujuan semacam ini, selanjutnya harus diupayakan mobilisasi sumber-sumber sistem sosial budaya profetik yang ada untuk mencapai tujuan dimaksud. Dengan demikian perlu langkah-langkah efektif, proporsional, professional, dan sistematis dari semua elemen sistem untuk mendukung misi tersebut. Sub-sub sistem budaya yang dapat dimobilisasi dapat terkait dengan sub-sistem budaya, pendidikan, agama, bahasa, hiburan dan media massa yang semuanya mesti menjunjung tinggi nilai-nilai profetikisme.

 

Ketiga, “Integratioan” atau Integrasi yaitu sistem pemerintahan yang ada di Indonesia harus bisa mempertahankan koordinasi intern dari bagian-bagiannya dan membangun cara-cara yang berpautan dengan deviasi (penyimpangan), dengan kata lain sistem pemerintahan yang ada di Indonesia harus bisa mempertahankan kesatuan (integritas) antar masyarakat di Indonesia.

 

Pemerintah Indonesia harus bisa menanamkan nilai-nilai kesatuan (merasa sebangsa dan setanah air) kepada seluruh warga Indonesia agar mereka memiliki rasa integritas yang tinggi sebagai satu bangsa yaitu bangsa Indonesia. Penanaman nilai-nilai tersebut harus dilaksanakan sejak kecil melalui pendidikan formal, maupun non formal. Melalui pendidikan formal misalkan dengan memberikan mata pelajaran PPKN sejak kelas 1 SD maupun sejak taman kanak-kanak. Melalui pendidikan nonformal misalkan lewat tayangan di televisi yang menanamkan nilai kebangsaan yang tinggi.

 

Namun pada kenyataannya pendidikan di Indonesia saat ini banyak yang lebih mementingkan penenaman budaya luar (seperti budaya barat) melalui program pengajaran di sekolah yang menggunakan bahasa Inggris dan lebih mengadopsi budaya-budaya barat. Selain itu, program-program acara televisi juga banyak yang mempertontonkan budaya budaya luar (seperti budaya Korea) sehingga saat ini banyak para remaja yang “Gila” akan kebudayaan korea dan menganggap lebih rendah budaya bangsanya sendiri.

 

Penanaman nilai-nilai luhur bangsa Indonesia agar masyarakatnya merasa satu bangsa dan satu tanah air sepertinya saat ini masih sangat gagal di lakukan. Hal tersebut terbukti masih terlalu tingginya fanatisme diantara masyarakat Indonesia baik dalam hal suku, ras, terlebih-lebih dalam hal agama. Masyarakat Indonesia masih belum merasa satu keluarga (sebangsa dan setanah air) yang seharusnya bersatu dan solit demi kemajuan bangsa,  namun masih banyak terjadi konflik intern antar bangsa Indonesia sendiri. Misalkan saja konflik antar agama yang sering kita jumpai akhir-akhir ini, konflik antar aliran-aliran agama, konflik antar desa, dan bahkan konflik antar pelajar.

 

Selain itu, integrasi juga terkait dengan tindakan koordinasi dan pemeliharaan antar hubungan unit-unit sistem yang ada. Parsons mengatakan, “integration denotes coordinating and maintaining viable interrelationships among system units.” Dalam interaksi sangat mungkin ada ketegangan dan konflik, oleh sebab itu perlu ada ways of regulating relations antar bagian-bagian sistem yang ada. Komunitas dan institusi kultural, seperti organisasi religi/agama, pendidikan, dan komunkasi massa, memiliki sumbangan bagi terjadinya integrasi.

 

Memperhatikan pemikiran teoritik di atas, integrasi dalam kaitannya dengan pengembangan budaya nasional profetik berarti merupakan upaya internal masyarakat untuk merapatkan diri sejalan dengan garis sistem budaya profetik yang ada. Sub-sub sistem integrasi yang terkait dengan kajian ini misalnya, sub-sistem gereja, sub-sistem masjid, sub-sistem vihara, sub-sistem klentheng, sub-sistem pura, dan lain sebagainya.

 

Keempat, yaitu “Pattern Maintence” atau latensi, sistem pemerintahan negara repubil Indonesia harus bisa memelihara pola-pola yang sudah ada secara seimbang: setiap masyarakat harus mempertahankan, memperbaiki, dan membaharui baik motivasi individu-individu maupun pola-pola budaya yang menciptakan dan mepertahankan motivasi-motivasi itu dalam keadan seimbang.

 

Pola-pola kebudayaan yang ada di masyarakat indonesia yang dianggap sebagi kebudayaan yang baik, harus bisa di pertahankan dan dilestarikan oleh bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia harus benar-benar bisa menjaga dan merawat kebudayaan Indonesia sebagai wujud kekayaan bangsa dan agar dipercaya oleh masyaraktnya karena bisa menjaga dengan baik pola-pola kebudayaan bangsa.

 

Namun pada keyatatannya banyak sekali kebudayaan yang terkikis oleh perkembangan zaman karena bangsa Indonesia tidak bisa mempertahankannya. Seperti contohnya yaitu sopan santun yang saat ini benar-benar terkikis oleh budaya barat. Seorang remaja gadis yang dahulunya dianggap tidak baik keluar malam (tabu) dengan alasan keselamatan dan menjaga kehormatannya kini keluar malam dianggap sebagai hal yang biasa. Kemudian seorang anak yang dahulunya sangat menghormati orang tuanya, misalkan dalam berkata dengan sopan santun (mnggunakan bahasa “kromo inggil”), kemudian merunduk ketika lewat di depan orang tua, lalu bersalaman dengan orang tua dan mencium tangannya ketika berpamitan, dan budaya-budaya luhur lainnya, kini sudah sangat terkikis habis dengan budaya barat. Bahkan data terkini menunjukkan bahwa bahasa daerah di Indonesia beberapa sudah dikatakan “Punah” karena tidak dilestarikan lagi oleh bangsa Indonesia sendiri. Selain itu bukti nayat bahwa bangsa Indonesia tidak bisa menjaga kebudayaannya yaitu terlihat dari beberapa kebudayaannya yang dicuri oleh negara lain (Malaysia) dan diakui sebagai kebudayaannya.

 

Selain itu, latensi juga mencakup dua masalah yang saling bertautan, yakni pemeliharaan pola dan manajemen ketegangan. Pemeliharaan pola terkait dengan upaya bagaimana meyakinkan aktor yang berada di dalam sistem untuk menampilkan karakteristik yang tepat, baik yang berkaitan dengan motif, kebutuhan, dan perannya. Sementara itu, manajemen ketegangan berhubungan dengan ketegangan internal sistem dan juga ketegangan aktor di dalam sistemnya.  Parsons menyebutkan, “latency embraces two related problems: pattern maintenance and tension management. Pattern maintenance pertains to how to ensure that actors in the social system display the appropriate characteristics (motives, needs, role-playing, etc). Tension management concerns dealing with the internal tensions and strains of actors in the social system.”

 

Gagasan untuk mengembangkan budaya nasional profetik tentu akan melahirkan ketegangan-ketegangan, baik di kalangan warga masyarakat maupun antar unit-unit sistem yang ada. Oleh sebab itu, diperlukan langkah-langkah resolusi atau pengelolaan ketegangan yang ada, sehingga dapat dioptimalisasikan menjadi hal-hal yang positif. Transformasi ketegangan atau konflik untuk menjadi sesuatu yang fungsional bagi sistem adalah berangkat dari keyakinan bahwa konflik itu merupakan keniscayaan yang tidak dapat terhindarkan. Latensi dapat dilakukan oleh sub-sub sistem seperti lembaga kesenian dan budaya, forum-forum multikultural, keluarga inti dan lain-lain.

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :