MUHAMMAD ALHADA FUADILLAH HABIB

Belajar dari Masyarakat

**_* *_* *_* *_* *_* *_**

Find Me on Facebook


    ..:: Selamat Datang di ALHADA'S WEBSITE ..::.. Semoga ALHADA'S WEBSITE Bermanfaat Bagi Semua Kalangan ..::.. Jangan Lupa Kalau Mau Mengambil Isi dari Website Ini Harap Mencantumkan Sumbernya ..::.. http://alhada-fisip11.web.unair.ac.id ..::.. Terimakasih Atas Kunjungan Anda ::..

The Critis Theory of Thought Kaitannya dengan Fenomena KPK vs Kepolisian

diposting oleh alhada-fisip11 pada 03 November 2013
di Pengetahuan Akademik - 0 komentar

Jelaskan secara konseptual apa yang dimaksud dengan The Critis Theory of Thought, dan gunakan teori tersebut untuk menganalisis krisis yang dialami masyarakat Indonesia dewasa ini sehubungan dengan kasus KPK versus Polisis dalam memberantas korupsi. Apa kesimpulan saudara?

 

Secara konseptual, The Critis Theory of Thought yang disebut juga sebagai teori pertumbuhan sosial merupakan sebuah teori yang menjelaskan bahwa kita (masyarakat) akan berfikir bilamana timbul persoalan-persoalan, persoalan-persoalan di sini yaitu ketika kebiasaan-kebiasaan lama tidak berfungsi lagi dan kita membutuhkan kebiasaan-kebiasaan baru untuk menggantikannya. Teori ini selanjutnya mengatakan bahwa pemikiran sosial baru akan timbul bilamana lembaga-lembaga sosial dan adat kebiasaan (custom) lama tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan harus digantikan oleh penyesuaian-penyesuaian baru, nilai-nilai baru, yang akan menghasilkan lembaga-lembaga sosial baru dan adat kebiasaan (custom) yang baru. Yang dimaksud “Krisis” di dalam teori ini adalah suatu situasi yang menciptakan suatu problema dan menuntut kemampuan berfikir untuk menyelesaikannya.

 

Jika dikaitkan dengan fenomena yang terjadi di Indonesia saat ini kaitannya dengan “KPK vs Kepolisian” yaitu Pihak kepolisian yang bertugas sebagai aparat yang menegakkan hukum hukum salah satunya adalah memberantas korupsi di Indonesia, saat ini dirasa kurang bisa berfungsi secara efektif. Ketidak efektifan tersebut terjadi karena pihak kepolisian masih sangat mudah “disuap” ketika melakukan penyidikan terhadap kasus korupsi. Pihak kepolisian yang sudah terkena suap tersebut secara otomatis akan menyembunyikan bukti-bukti dari sebuah kasus korupsi yang sedang di sidik. Dengan disembunyikannya bukti-bukti tersebut akhirnya pelaku kasus korupsi dapat terbebas dari tuduhan sebagai koruptor dan bisa bernafas lega menghirup udara kebebasan. Bukti nyata yang kita alami bahwa pihak kepolisian banyak yang mudah “disuap” yaitu; misalnya ketika terkena tilang dan juga ketika pengurusan SIM (Surat Ijin Mengemudi), sudah tidak asing lagi dan mungkin kita pernah mengalami sendiri bahwa ketika terkena tilang di jalan raya karena melanggar rambu lalu lintas atau tidak membawa helm/SIM/spion tidak standart dsb, kita dengan mudah memberikan mereka uang 50 ribu atau 100 ribu saja urusan sudah beres, kemudian ketika kepengurusan SIM kita tinggal memberi mereka uang 350 ribu saja, SIM 2 jam sudah selesai. Apalagi jika meraka disogok dengan ratusan juta rupiah oleh para koruptor pasti dengan sangat mudah mereka meng-iya-kan. Selain itu, kasus terbaru yang kita jumpai bahwa pihak kepolisian sendiri sebagai aparat penegak hukum melakukan korupsi. Kita ingat beberapa bulan yang lalu pihak kepolisian terbukti melakukan korupsi dari uang yang seharusnya dialokasikan untuk pembuatan alat simulasi mengemudi untuk ujian pembuatan SIM malah diselewengkan (dikorupsi).

 

Untuk itu karena pihak kepolisian sebagai lembaga penegak hukum dirasa tidak efektif lagi dalam memberantas kasus korupsi di Indonesia, untuk itu dibentuklan sebuah lambaga baru yang bernama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk menggantikan (bahasa halusnya membantu) pihak kepolisisan dalam memberantas kasus korupsi yang sudah sangat merajalela di negeri ini.

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :