MUHAMMAD ALHADA FUADILLAH HABIB

Belajar dari Masyarakat

**_* *_* *_* *_* *_* *_**

Find Me on Facebook


    ..:: Selamat Datang di ALHADA'S WEBSITE ..::.. Semoga ALHADA'S WEBSITE Bermanfaat Bagi Semua Kalangan ..::.. Jangan Lupa Kalau Mau Mengambil Isi dari Website Ini Harap Mencantumkan Sumbernya ..::.. http://alhada-fisip11.web.unair.ac.id ..::.. Terimakasih Atas Kunjungan Anda ::..

Kapitalisme Dalam Lembaga Pendidikan

diposting oleh alhada-fisip11 pada 02 September 2013
di Makalah - 0 komentar

BAB I

PENDAHULUAN


1.1    LATAR BELAKANG

Berdasarkan undang-undang tentang sistem pendidikan nasional (UU 30 Tahun 2003) pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan masih dipercaya sebagai tempat terjadinya proses yang mampu mencetak generasi muda Bangsa Indonesia yang menguasai informasi dan ilmu pengetahuan yang disertai dengan tanggung jawab yang tinggi.

 

Seiring dengan perkembangan zaman dari tahun ke tahun pendidikan Indonesia biaya pendidikan semakin mahal. Tentu saja pendidikan mahal bukanlah suatu hal yang diinginkan oleh kebanyakan orang terutama di kalang masyarakat kelas bawah. Bagi kalangan masyarakat kelas atas tingginya biaya pendidikan tidak menjadi suatu masalah baginya, karena menurut mereka pendidikan merupakan simbol yang memiliki makna tersendiri bagi mereka, yang dapat menggambarkan dan mempertahankan status sosial ekonominya, sehingga dengan biaya pendidikan yang mahal bagi masyarakat kalangan atas akan masih bisa dijangkau.

 

Dalam suatu lembaga pendidikan harus memerlakukan peserta didiknya secara adil tanpa diskriminasi, hal ini tercantumkan pada UU No 30 Tahun 2003 pasal 11 yang berbunyi,  Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.Akan tetapi saat ini pendidikan sudah menjadi ajang pertarungan ideologis. Bagaimana bukan pertarungan jika pada kenyataannya apa yang menjadi tujuan pendidikan saat ini berbenturan dengan kepentingan yang lain. Lembaga Pendidikan adalah wilayah/wadah dimana kesadaran diperebutkan oleh kepentingan, dengan kepentingan untuk menjadikan peserta didik hanya tunduk pada kesadaran yang dapat memberikan jalan pada sistem penindasan dan menjadikan peserta didik sebagai objek dalam membangun budaya yang menguntungkan kekuasaaan.

 

Biaya pendidikan yang semakin mahal adalah suatu bentuk penindasan khususnya penindasan bagi kalangan masyarakat kelas bawah, lembaga pendidikan saat ini sudah tidak lagi menjadi media pembelajaran dalam mentransformasi nilai dan instrumen memanusiakan manusia (humanisasi), melainkan menjadi lahan basah bagi para pengelola pendidikan untuk mengeruk keuntungan finansial sebanyak-banyaknya. Nyarisnya hampir semua jenjang pendidikan di Indonesia baik itu jenjang SD, SMP, SMA, dan Universitas banyak yang menjadi lahan kapitalis, dimana hanya sebagian besar masyarakat kalangan atas yang mampu menempuhnya.

 

1.2     RUMUSAN MASALAH

  1. Apakah bentuk kapitalisme yang terjadi di lembaga pendidikan di Indonesia merupakan suatu masalah sosial?

 

1.3     MANFAAT DAN TUJUAN

  1. Untuk mengetahui apakah bentuk kapitalisme yang terjadi di lembaga pendidikan di Indonesia merupakan masalah sosial.
  2. Untuk menyadarkan masyarakat bahwa pendidikan itu adalah hak setiap orang tanpa adanya diskriminasi.

 

 

 

BAB II

PEMBAHASAN


2.1 Pengertian Pendidikan

Definisi dan Pengertian Pendidikan Menurut Undang-undang Dasar. Pendidikan adalah sebuah usaha sadar yang terencana yang dilakukan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan juga keterampilan yang diperlukan untuk dirinya sendiri beserta masyarakat.

 

Untuk mengetahui Definisi dan Pengertian Pendidikan secara ilmiah, maka baiknya kita menyimak beberapa pendapat para ahli tentang pengertian dari Pendidikan ini:

  • Menurut Juhn Dewey

Pendidikan adalah suatu proses pembaharuan makna pengalaman, hal inimungkin akan terjadi di dalam pergaulan biasa atau pergaulan orang dewasa dengan orang muda,mungkin pula terjadi secara sengaja dan dilembagakan untuk untuk menghasilkan kesinambungan sosial. Proses ini melibatkan pengawasan dan perkembangan dari orang yang belum dewasa dan kelompok dimana dia hidup.

  • Menurut H. Horne

Pendidikan adalah proses yang terus menerus (abadi) dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada Tuhan, seperti termanifestasi dalam alam sekitar intelektual, emosional dan kemanusiaan dari manusia.

  • Menurut Frederick J. Mc Donald

Pendidkan adalah suatu proses atau kegiatan yang diarahkan untuk merubah tabiat (behavior) manusia. Yang dimaksud dengan behavior adalah setiap tanggapan atau perbuatan seseorang, sesuatu yang dilakukan oleh sesorang.

  • Menurut M.J. Langeveld

Pendidikan adalah setiap pergaulan yang terjadi adalah setiap pergaulan yang terjadi antara orang dewasa dengan anak-anak merupakan lapangan atau suatu keadaan dimana pekerjaan mendidik itu berlangsung.

 

Demikianlah beberapa defenisi dan pengertian pendidikan menurut para ahli yang bisa disampaikan kepada Anda pada artikel yang berjudul Definisi dan Pengertian pendidikan Menurut Para Ahli ini. Semoga informasi ini kiranya bermanfaat bagi Anda yang sudah menyempatkan waktu untuk membacanya.

 

2.2   Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan di Indonesia Menurut UUD 

       Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan di Indonesia menurut UUD Bab III    Pasal 4 :

  1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatifdengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dankemajemukan bangsa.
  2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbukadan multi makna.
  3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaanpeserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
  4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, danmengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
  5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, danberhitung bagi segenap warga masyarakat.
  6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melaluiperan serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

 

2.3    Tujuan Pendidikan Menurut UU

     Tujuan Pendidikan Menurut UU Bab II Pasal 3:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak sertaperadaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuanuntuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwakepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, danmenjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

 

2.4     Hak Pendidikan Bagi Masyarakat Indonesia Menurut    UU 

    Hak Pendidikan Bagi Masyarakat Indonesia Menurut UUD Bab IV Pasal 5:

  1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
  2. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosialberhak memperoleh pendidikan khusus.
  3. Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencilberhak memperoleh pendidikan layanan khusus. 
  4. Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperolehpendidikan khusus.
  5. Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. 

 

2.5 Kewajiban Pendidikan Bagi Masyarakat Indonesia Menurut UU

Kewajiban Pendidikan Bagi Masyarakat Indonesia Menurut UUDBab IV Pasal 6 :

  1. Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikutipendidikan dasar.
  2. Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraanpendidikan.

 

2.6  Kewajiban Pemerintah dalam Pelaksanaan Pendidikan Tanpa Diskriminasi di Indonesia Menurut UU

Kewajiban Pemerintah dalam Pelaksanaan Pendidikan di Indonesia Menurut UU No 30 Tahun 2003 Pasal 11 :

  1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, sertamenjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
  2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana gunaterselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

 

2.7 Pengertian Kapitalisme

Kapitalisme adalah suatu paham (ideologi) atau ‘isme’ yang meyakini bahwa kebebasan pemilik modal dalam mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya, akan berdampak baik pada kehidupan/kesejahteraan masyarakat.Dengan kata lain, Kapitalisme adalah suatu ideologi yang mengagungkan kapital milik perorangan atau milik sekelompok kecil masyarakat sebagai alat penggerak kesejahteraan manusia.Kepemilikan kapital atau modal adalah segala-galanya. Modal adalah panglima. Jadi, semua yang ada di dunia ini harus dijadikan kapital perorangan atau kelompok tertentu untuk memperoleh keuntungan. Dengan adanya kapitalisme sehingga menimbulkan suatu diskriminasi kelas antara kelas pemilik modal (orang-orang kaya) dengan orang-orang dengan perekonomian rendah (orang-orang menengah kebawah).

 

2.8  Pengertian Diskriminasi

Diskriminasi adalah perlakuan tidak adil atau berat sebelah antara suatu pihak dengan pihak yang lainnya. Contoh : seorang anak pengusaha kaya serba di “anak emaskan” di sekolahnya dan serba di dahulukan ketimbang anak seorang yang biasa biasa saja.

Penyebab diskriminasi :

  • Latar belakang suatu pihak
  • Faktor kepribadian
  • Dilatar belakangi oleh sosio kultural
  • Adanya perbedaan perbedaan baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, agama,dsb.

 

2.9 Kapitalisme Pendidikan

Manusia yang dihasilkan oleh ideologi kapitalisme adalah manusia yang dalam pikiran dan perhatian selalu dikerubungi oleh pencarian strategi untuk menghasilkan keuntungan diri sendiri yang sebesar-besarnya. Motto yang dikembangkan adalah pengeluaran atau modal (kapital) yang sangat sedikit, tapi harus mendapatkan keuntungan dan pendapatan yang luar biasa besarnya. Meskipun dengan cara-cara yang sangat tidak manusiawi. Misalnya meberi upah yang sangat rendah, membeli dengan harga yang sangat rendah, namun nilai kerja dari para pekerjanya dan nilai jual dari komoditas tersebut menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Keluarbiasaan besarnya keuntungan tidak pernah dijadikan sebagai tolok ukur bagi kesejahteraan pekerja atau para petani yang denga lugunya terus memenuhi keinginan para pemilik modal. Manusia yang kaya, efisien, egois, ahli negosiasi, jaringan kuat, dan akses luas adalah karakteristik yang berideologi kapitalisme ini. Hukum yang berlaku adalah “hukum rimba” dalam arti yang berkuasa dan survive adalah orang yang memiliki kekuatan dan kekayaan yang sangat besar. Segala sesuatu dapat dibeli dengan dan dilicinkan dengan kekayaan atau uang.

 

2.10 Implementasi Kapitalisme Dalam Pendidikan

Kapitalisme pendidikan di Indonesia bisa dilacak dari tindak tanduk dan tunduknya pemerintah pada WTO . badan imperialisme ini bermula dari dirumuskannya General Agreement Of Tariffs and Trade (GATT),[5] atau kesepakatan umum tentang tarif-tarif dan perdagagan. GATT ini didirikan atas dasar  perjanjian di Jenewa, Swiss pasca perang dunia berakhir, tepatnya pada oktober oktober 1947.

 

GATT lahir untuk membobol dinding-dinding yang menghalangi perdagangan antar Negara baik berupa proteksi-proteksi maupun tarif bea cukai. Ini lantas dirumuskannya the Washington Consensus  atau konsensus Washington (1989-1990) yang salah satu butir dari 10 butir rumusannya berbunyi “public expenditure” yang intinya mengarahkan kembali pengeluaran masyarakat untuk bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, sehingga beban tanggung jawab pemerintah berkurang.

 

Demi membentuk badan yang lebih perkarsa, GATT ini lantas berevolusi menjadi WTO pada 1 Januari 1995. Sebelumnya Indonesia sudah memberikan restu melalui UU no. 7 tahun 1994. UU yang ditanda tangani saat zaman pemerintahan Soeharto merupakan persetujuan sekaligus pengesahan atas Agreement Establishing World Trade Organization (WTO) atau kesepakatan pendirian organisasi perdagangan dunia.

 

Indonesia pada tahun yang sama juga menerima program world bank atau bank dunia yang merambah dunia pendidikan,  proyek itu bernama University Research For Graduate Education (URGE). Proyek ini diteruskan dengan proyek-proyek lain yaitu, Development Of Undergraduate Education (DUE), Quality Of Undergraduate Education (QUE). Proyek -proyek ini dilaksanakan bukan untuk tujuan amal atau derma sosial melainkan untuk meliberalisasi pendidikan. Proyek liberalisasi ini disusul dengan proyek yang disponsori UNESCO yaitu Higher Educations For Competitiveness Project (HECP). HECP ini dikemudian hari berevolusi menjadi Indonesia Managing Higher Education For Relevance And Efficiency (IMHERE).

 

Dari perjalanan masuknya kapitalisme ke dunia pendidikan  di Indonesia ini, maka muncul praktek - praktek yang nyata mengenai kapitalisme yaitu dengan munculnya privatisasi pendidikan mulai merambah dunia pendidikan Indonesia pada tahun 2003 dengan kemunculan Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan perubahan status empat Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN). PTN yang berubah statusnya tersebut adalah UI, ITB, IPB, dan UGM. Wasana yang digulirkan berkenaan dengan perubahan status PTN tersebut adalah otonomi kampus. Padahal jika dirunut secara kronologis, otonomi kampus yang dimaksud hanya merupakan eufemisme dari privatisasi.

 

Hal ini bisa dimengerti, kerena pemerintah tidak ingin terjadi gejolak dalam pelaksanaan privatisasi di kampus-kampus tersebut. Akibat yang ditimbulkan dari privatisasi PTN tersebut diantaranya adalah komodifikasi kampus dan kenaikan biaya operasional yang eksesnya langsung dirasakan oleh mahasiswa dan calon mahasiswa. Wacana privatisasi pendidikan ini makin menemukan momentumnya di Indonesia, tatkala pemerintah mengajukan RUU Badan Hukum Pendidikan. Sedangakan Komoditasi merupakan proses transformasi yang menjadikan sesuatu menjadi komoditi atau barang untuk diperdagangkan demi mendapatkan keuntungan. Maka komoditi pendidikan jelaslah merupakan implikasi dari privatisasi pendidikan yang mana pendidikan difungsikan untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Maka implikasinya pendidikan sebagai privatisas bercirikan:

 

  • Tujuan pendidikan dimakanai proses pemebentukan manusia siap pakai untuk mengisi ruang-ruang usaha public.
  • Peserta didik dianggap sebgai konsumen pembeli produk pendidikan sebagai syarat  masuk memasuki dunia kerja.
  • Fungsi Pendidik atau guru dianggap sebagai pekerja.
  • Pengelola pendidikan dianggap sebagai manajer bisnis pendidikan.
  • Yayasan pendidikan, sekolah atau perguruan tinggi dianggap sebagai investor.
  • SPP dianggap sebagai Income dan sumber penghasilan.
  • Kurikulum dianggap pesanan dari pemilik modal.

 

Kapitalisme pendidikan adalah ideologi individualisme, yang memandang bahwa masyarakat terdiri dari individu, dan hanya memandang komunitas dengan pandangahn skunder, sembari mencurahkan pemikiran dan seluruh potensinya kepada indiividu sebagai individu. Dengan demikian, kapitalisme telah menjamin kebebasan yang terlepas dari berbagai ikatan, agama, sistem, adat, nilai, tujuan tertinggi (high goal) ataupun hal-hal lain.

 

Kapitalisme pendidikan menurut Francis Wahono (2001:6) berarti arah pendidikan dibuat sedemikian rupa sehingga pendidikan menjadi pabrik tenaga kerja yang cocok untuk tujuan ekonomi kapitalis tersebut. 

 

Pendidikan memang tidak murah meskipun bermuka dari niat yang mulia. Awalnya demi untuk mencerdasrkan dan menjadi cerdas selalu butuh biaya. Tentu jika ada biaya disitu bicara soal kemampuan untuk membayar dan meraup laba. Biaya kadang membuat pendidikan berlaku bak perusahaan yang mengubah siswa tidak saja bijak tapi juga asset yang membawa untung. Soalnya lagi biaya menjadi sebuah spiral tempat banyak pihak berebut pengaruh dan yang lain, saling sibuk untuk melakukan korupsi.

 

Berbicara mengenai perebutan pengaruh tentunya di sana ada pelaku dan agenda tersembunyikan. Pelaku dan agenda tersembunyikan membangun suatu sistem. Ada sistem pasar, ada sistem komando, dan ada pula sistem humanis populis atau sistem yang menaruh manusia sebagai tujuan namun tidak bersifat eksklusif melainkan menjangkau semua lapisan termasuk yang masih terpinggirkan. Kalau arah pendidikan ditentukan oleh sistem pasar, maka yang menang di arena pasar itulah yang menentukan arah, hitam putihnya, pendidikan. Sebaliknya kalau arah pendidikan ditentukan oleh komando negara, maka yang berkuasa di negara itulah yang menentukan warna pendidikan. Kemungkinan ketiga adalah arah pendidikan ditentukan oleh rakyat dan untuk tujuan memanusiakan manusia.

 

 Sistem ini akan menjadikan pendidikan alat pemanusiaan, sehingga kegunaan, kurikulum dan penyelenggaraan pendidikan diukur dari kemampuan rakyat dan kebutuhan pemanusiaan, diisi dengan  hal-hal yang mengangkat derajat manusia dan memberdayakan rakyat, diarahkan sehingga memenuhi kebutuhan dasar manusia hidup dan cita-cita ekonomi sosial rakyat jelata. Bagaimana masing-masing sistem beroperasi.

 

Pasar adalah sesuatu yang anonim dan ideologis. Dibalik pasar bukan sekedar para pelaku pasar, penawaran dan permintaan, tetapi siapa yang kuat mengontrol sarana ekonomi dan alokasinya. Bagi pelaku kapitalis liberal, seperti pengusaha lintas negara, maupun kapitalis feodalis, seperti pengusaha-pengusaha, gerak ekonomi diarahkan ke pelebaran dan penguasaan pasar untuk  akumulasi kapital lebih banyak lagi. 

 

Arah pendidikandibuat sedemikian rupa sehingga pendidikan menjadi pabrik tenaga kerja yang cocok untuk tujuan ekonomi kapitalis tersebut. Kurikulum juga diisi dengan pengetahuan dan keahlian untuk industrialisasi, baik manufaktur maupun agroindustri.

 

2.11   Dampak kapitalisme dalam pendidikan

Peter McLaren, sebagaimana yang dikutip Barton (2001),   mengemukakan tiga dampak kapitalisme terhadap pendidikan:

  • Hubungan antara kapitalisme dan pendidikan urban telah menyebabkan praktek-praktek sekolah yang lebih mendukung kontrol ekonomi oleh kelas-kelas elit.
  • Hubungan antara kapitalisme dan ilmu pengetahuan telah mendorong berkembangnya ilmu pengetahuan yang hanya bertujuan mendapatkan profit material dibanding untuk menciptakan kehidupan global yang lebih baik.
  • Perkawinan antara kapitalisme dan pendidikan dan kapitalisme dan ilmu pengetahuan telah menciptakan fondasi bagi ilmu pendidikan yang menekankan nilai-nalai korporasi dengan mengorbankan nilai-nilai keadilan sosial dan martabat kemanusiaan.

 

2.12 Kasus Kapitalisme Pendidikan

Pada bagian ini tim kami akan memaparkan serta menunjukkan bukti yang diambil dari kasus yang dapat memperlihatkan bahwa benar-benar sudah terjadi kapitalisne di rana atau di lembaga pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya kasus ini diangkat dari Sekolah dasar yang ada di Kota Metropolitan seperti Surabaya:

 

  1. Sekolah Dasar Kelas Elite

SD Al Hikmah merupakan salah satu sekolah dasar yang ada di Surabaya, tepatnya yang berlokasi di Jl Gayung Kebonsari Tengah Surabaya Sekolah dasar ini merupakan salah satu contoh Sekolah Dasar yangfavorit banyak diminati oleh para siswa selain itu juga terkenal mahal biayanya serta memiliki fasilitas yang terkenal lengkap dan bermutu. Siswa yang bersekolah di Sekolah Dasar Al Hikmah ini merupakan siswa yang berasal dari latar belakang keluarga yang mampu dalam hal finansialnya  (berasal dari keluarga dengan ekonomi menengah keatas). Sehingga dengan mahalnya biaya pendidikan di sekolah ini tidak menjadi penghalang bagi mereka kalangan masyarakat menengah keatas, sedangkan masyarakat yang berasal dari keluarga kurang mampu tidak sanggup membiayai sekolah di SD Al Hikmah ini. Ini adalah contoh kasus mahalnya biaya bersekolah di SD Al Hikmah ini:

 

Warga Menengah Atas Serbu SD Favorit

 


 

     TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Hari pertama pendaftaran siswa baru di SD Al Hikmah pada Senin (16/1/2012) sudah langsung diserbu warga Surabaya. Tercatat, sudah 150 orangtua yang menyerbu mendaftarkan anaknya di SD Al Hikmah. Tentu tidak sembarangan orangtua yang mau mendaftarkan diri di sekolah ini.

     Sebab, sekolah yang berlokasi di Jl Gayung Kebonsari Tengah ini sudah menerapkan biaya masuk atau infaq jariyah Rp 18,5 juta untuk SD bertaraf internasional. Dan Rp 17 juta untuk SD reguler. Kalau ditotal untuk biaya masuk saja sebesar Rp 20,6 juta.

     Sementara mereka juga harus mengganti biaya formulir sebesar Rp 300.000. Bagi kalangan menengah atas yang mendaftar, nilai biaya hingga puluhan juta itu tak masalah. Bahkan diperkirakan pendaftar akan makin banyak menjelang penutupan pada 21 Januari mendatang.

"Seperti tahun-tahun sebelumnya, kami prediksi pendaftar tahun ini tidak jauh beda. Bahkan cenderung meningkat. Kalau tahun lalu 250 pendaftar, tahun ini bisa sampai 270," kata Kepala SD Al Hikmah, Ustadz Anwar.

Ratusan orangtua mulai pukul 08.00 WIB sudah memadati tempat pendaftaran di SD Al Hikmah. Hingga pelayanan pendaftaran ditutup pukul 11.00 WIB, pendaftar belum surut. Mereka ingin sekolahnya menempuh pendidikan yang terintegrasi dengan agama ini.

Panitia juga memberikan pelayanan kepada setiap calon orangtua wali murid tersebut. Mereka mengantarkan setiap orangtua yang mendaftar ke setiap pusat dan pelayanan pendidikan di SD itu. "Kita tunjukkan fasilitas untuk melayani anak didik," tambah Anwar.

Panitia membatasi usia bagi calon siswa SD Al Hikmah minimal 5,8 tahun. Tidak ada tes baca tulis hitung. Hanya tes psikologi berupa kapasitas intelektual anak, kepribadian, dan kemantapan fisik. Seleksi digelar 24 Januari dan pengumuman 3 Maret.

  • Sumber informan : Surya
  • Penulis : Faiq nuraini
  • Editor : yoni

 

Sumber : http://jatim.tribunnews.com/2012/01/16/warga-menengah-atas-serbu-sd-favorit

 

    B. Sekolah Dasar Kelas Bawah

Selanjutnya kami akan memberikan sebuah kasus sekolah dasar untuk rakyat miskin yang gratis (tidak dipungut biaya sekolah) namun memiliki fasilitas yang sangat minim. Namun karena banyak masyarakat dari golongan menengah kebawah yang ingin menyekolahkan anaknya secara gratis, sekolah yang baru saja di bangun ini sudah diserbu oleh ratusan masyarakat dari kelas menengah kebawah tersebut. Inilah contoh kasusnya:

 

Sekolah Gratis Untuk Rakyat Miskin Dibuka Di Surabaya

 

 

“Dalam bayangan kami, jumlah peserta tidak akan membludak sebanyak ini. Makanya, konsep awal kami adalah bimbingan belajar,” kata Kamarudin Koto sambil memegang rambutnya di bawah terik panas, siang itu.

Kamal, sapaan akrab Kamaruddin Koto, adalah salah satu aktivis yang terlibat dalam pendirian sekolah rakyat untuk bimbingan belajar rakyat miskin di kota pahlawan, Surabaya. Pemuda kelahiran Jogjakarta ini sudah lama bergabung dengan Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI).

Sedangkan sekolah gratis itu terletak di RW 2 Margorukun, Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan, kota Surabaya. Sekolah ini dibuka untuk kelas 1 sampai kelas 6 Sekolah Dasar. Karena jumlah pendaftar membludak, maka sekolah rakyat ini dipecah menjadi dua: satu di Margorukun, sedangkan satunya lagi di kampung ilmu.

“Meskipun kami baru buka, tetapi pendaftarnya sudah mencapai 200-an orang lebih. Mereka baru anak-anak di sekitar sini,” katanya.

Sejak pertama-kali dibuka pada 10 Februari lalu, sedikitnya 253 siswa dari keluarga miskin langsung mendaftar. Sebagian besar peserta adalah anak SD, khususnya mereka yang tidak sanggup ikut les privat.

 

Membantu Rakyat Miskin

Sekolah ini dipimpin oleh seorang ulama progressif, namanya Haji Lukman Hadi, yang juga dikenal sebagai anggota Partai Rakyat Demokratik (PRD).

Seperti juga Haji Misbach di samannya ketika mendirikan sekolah-sekolah, Haji Lukman Hadi sangat berharap bahwa sekolah ini akan mencerdaskan anak-anak rakyat miskin.

Ketertarikan Haji Lukman untuk mendirikan menciptakan sekolah gratis bagi rakyat sudah muncul dalam benaknya sejak lama. Tetapi ide itu tidak pernah tertuang, karena dia belum punya organisasi untuk menghimpun orang-orang yang punya cita-cita sama.

“Meskipun sudah ada dana BOS (Biaya Operasional Sekolah, pen), tetapi belum tentu semua murid bisa menjangkau fasilitas pendidikan,” katanya.

Sebagai pengurus kampung dan sudah berkali-kali terpilih menjadi pengurus RW, Haji Lukman tahu betul kebutuhan warganya. Ia merasa sedih ketika melihat ada orang tua yang terbelit kesulitan menyekolahkan anaknya.

“Ada banyak yang mau ikut les privat. Tapi karena harus bayar, maka orang tua tidak bisa mengirimkan anaknya untuk les tambahan itu,” ujarnya.

Sekolah rakyat ini sudah dirancang jauh-jauh hari, tapi baru berhasil diwujudkan sekarang. “Kami sudah berfikir untuk mendirikan ini sejak bulan puasa tahun lalu. Baru sekarang bisa mewujudkannya,” kata Kamal.

 

Mendapat dukungan luas

Rakyat sangat antusias dengan keberadaan sekolah rakyat tersebut. Tidak hanya warga di sekitar RW 2 Margorukun, RW-RW lain pun tertarik untuk mendirikan sekolah yang sama.

“Kemarin RW 9 sudah berdiskusi dengan kami dan menyatakan kesediaannya untuk bergabung,” kata Kamal.

Sebagai bukti dukungan terhadap sekolah ini, semakin banyak orang yang menawarkan diri sebagai tenaga pengajar di sekolah ini. Jumlah tenaga pengajar untuk sementara baru berjumlah enam orang. Tiga orang aktivis SRMI, satu orang adalah guru SD Bubutan III, dan 2 orang lagi berasal dari sanggar merah-putih.

Kedepannya, jika tidak ada aral melintang, sekolah rakyat ini akan mendapat tambahan guru dari Gereja Santo Vincentius dan mahasiswa dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa).

Sekolah ini terbuka untuk kelas pagi dan sore. Dukungan orang tua sangat nampak dari kesediaan mereka mengantar anak-anaknya ke sekolah. “Mereka rela meninggalkan sedikit pekerjaan di rumah untuk mengantar anaknya. Itu bukti dukungan mereka terhadap sekolah ini,” kata Haji Lukman Hadi.

 

Membutuhkan dukungan untuk keberlanjutan

Sekolah rakyat sudah berjalan dengan baik. Namun, baik Haji Lukman Hadi maupun aktivis-aktivis SRMI lainnya, dukungan terhadap sekolah rakyat ini sangat diperlukan.

“Saya berharap bahwa sekolah rakyat ini bisa bertahan dan berlanjut terus. Kalau perlu diperluas ke tempat-tempat lain atau kota-kota lain,” demikian harapan Haji Lukman Hadi kepada siapapun yang bersimpati dengan perjuangan ini.

Senada dengan dengan Haji Lukman Hadi, Kamaluddin juga berharap agar sekolah rakyat ini bisa berkembang lebih luas, dan menjadi alat pengorganisiran SRMI untuk melibatkan lebih banyak massa rakyat untuk bergabung dalam organisasi.

 

Sumber Artikel: http://www.berdikarionline.com/kabar-rakyat/20110214/sekolah-gratis-untuk-rakyat-miskin-dibuka-di-surabaya.html#ixzz2S32J84H2

 

2.13 Paradigma

  Dalam menganalisis masalah sosial terdaat empat paadigma yang dapat digunakan, yaitu:

  • Paradigma positivistik

       Paradigma positivistik merupakan paradigma yang digunakan untuk mengalisis suatu realitas ssial yang bersifat empiris yang memiliki bukti fisik dan ukuran yang jelas.

  • Paradigma Pos positivistik

       Paradigma Pos positivistik merupakan paradigma yang digunakan untuk menganalisis suatu realitas sosial berdasarkan critical subjectivity ( tergantung siapa yang mengatakan ).

  • Paradigma Interpretatif

       Paradigma interpretatif merupakan paradigma yang digunakan untuk menganalisis suatu realitas sosial berdasarkan konstruksi subjektifitas masing-masing (sangat subjektif)

  • Paradigma Kritisisme

       Paradigma kritisisme merupakan paradigma yang digunakan untuk menganalisis suatu realitas sosial berdasarkan nilai-nilai tertentu.

 

Dalam menganalisis kasus yang diangkat pada makalah ini, kami menggunakan paradigma positivisme, sebab kapitalisme dalam pendidikan dapat dilihat secara empiris dimulai dari fasilitas-fasilitas yang didapatkan oleh kaum pemilik modal yang menyekolahkan anaknya di sekolah dasar bergengsi (favorit). Sementara bag kaum menengah kebawah fasilitas yang didapatkan di sekolah dasar tempat anaknya bersekolah sangat minim (ala kadarnya). Misalnya di sekolah yang favirit terdapat ruang kelas yang ber AC, adanya LVD Proyektor, alat-alat praktikum yang lemngkap, fasilitas olah raga yang lengkap serta tenaga pengajar yang profesional. Sementara di sekolah dasar bagi kelas menengah ke bawah fasilitas pendidikan sangatlah minim. Misalnya hanya terdapat papan tulis kapur dan bangku sekolah yang sederhana.

 

Selain itu ukuran untuk melihat perbedaan antara sekolah dasar favorit dan sekolah dasar untuk masyarakat menengah ke bawah dapat terlihat jelas dari biaya SPP nya. Misalnya di Sekolah Dasar favorit biaya masuknya saja mencapai belasan juta rupiah ditambah lagi dengan biaya bulanan yang mencapai ratusan ribu rupiah. Sementara itu pada sekolah dasar untuk kelas menengah ke bawah biaya daftar ulangnya digratiskan serta tidak dipungut biaya bulanan.

 

2.14   Analiais Kasus

Dari kedua kasus di atas dapat diketahui bahwa praktik kapitalisme sudah masuk dalam ranah dunia pendidikan. Hal tersebut dapat kita ketahui dari perbedaan yang sangat mencolok antara SD Al Hikmah yang merupakan SD favorit untuk kalangan menengah ke atas dibandingkan dengan SD untuk masyarakat menengah ke bawah yang beralamatkan di RW 2 Margorukun, Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan, kota Surabaya. Perbedaan antara kedua sekolah tersebut terlihat dari fasilitas  yang diberikan dan jumlah biaya sekolah yang dibebankan kepada setiap siswa.

 

 Di SD Al Hikmah fasilitas yang diberikan kepada para siswa sangatlah lengkap dan berkualitas, mulai dari ruang sekolah yang bersih, rapi dan nyaman, berkeramik, ber AC serta fasilitas peninjang pendidikan yang lainnya yang bagus seperti adanya LCD, perpustakaan, alat praktikum yang lengkap, fasilitas olah raga yang lengkap serta tenaga pengajar yang berkualitas. Sementara itu di SD yang diperuntukkan untuk masyarakat menengah ke bawah yang berada di RW 2 Margorukun, Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan, kota Surabaya memiliki fasilitas yang sangat minim. Hal tersebut dapat terlihat dari ruang sekolah yang sangat sederhana yaitu beralaskan semen, papan tulis kapur yang sederhana, bangku yang sederhana serta tidak adanya sarana penunjang pendidikan yang memadai seperti tidak adanya alat praktikum, perpustakaan, dan LCD Proyektor.

 

Dalam sistem pendidikan yang kapitalis seperti ini hanyalah orang yang memiliki modal (kapital) yang mampu menguasai sarana dan sarana pendidikan yang berkualitas. Sementara itu masyarakat yang tidak memiliki modal atau kapital yang besar maka akan terdiskriminasi sehingga hanya mendapatkan fasilitas-fasilitas yang sangat minim. Padahal menurut undang undang Hak Pendidikan Bagi Masyarakat Indonesia Menurut UUD Bab IV Pasal 5:

 

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”


Serta yang menurut undang-undang No 30 Tahun 2003 pasal 11 yang berbunyi:

 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, sertamenjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”.

 

Dari kedua Undang-Undang tersebut dapat diketahui bahwa seharusnya setiap warga negara itu memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan tanpa ada diskriminasi. Namun pada kenyataanya pada kedua contoh kasus diatas terjadi diskriminasi pendidikan Pada masyarakat kalangan menengah bawah terutama masyarakat miskin. Masyarakat dari kelas ekonomi menengah ke bawah tersebut tidak memperoleh pendidikan yang bermutu seperti halnya masyarakat yang berasal dari ekonomi kelas menengah ke atas. Masyarakat yang memiliki modal dan finansial tinggi cenderung memeiliki pendidikan yang bermutu, sementara masyarakat yang berasal dari kelas menengah ke bawah cenderung mendapatkan pendidikan yang kurang bermutu, Dari sini dapat diketahui bahwa terdapat diskriminasi antara kedua kelas tersebut.

 

Melihat kedua contoh kasus yang terjadi pada Lembaga pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar di atas, seharusnya  pemerintah dan pemerintah daerah segera turun tangan dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Dari undang-undang No 30 Tahun 2003 pasal 11 pemerintah seharusnya memberikan pelayanan, kemudahan, serta fasilitas yang sama bagi seluruh masyarakat Indonesia.

 

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara tanpa melihat agama, ras, suku bangsa dan status sosial. Setiap warga Negara berhak mengenyam pendidikan, sesuai dengan pasal 31 ayat 1 bahwa: “Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan”, kemudian pada ayat 2 juga disebutkan : “Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”[6]. Dari pernyataan tersebut terlihat jelas bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab didalam dunia pendidikan. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. Pendidikan seharusnya dapat di akses oleh setiap warga Negara tanpa terkecuali, tetapi pada kenyataannya, pendidikan yang dirasa saat ini telah menjadi sebuah alat diskriminasi bagi kalangan menengah kebawah, karena pendidikan yang memiliki kualitas baik dirasa mahal sehingga masyarakat dengan ekonomi lemah tidak dapat mengaksesnya. Ini merupakan sebuah kenyataan yang sangat tidak adil, karena tidak sesuai dengan janji pemerintah terhadap warga negaranya

 

Munculnya kapitalisme pendidikan pada saat inimerupakan cerminan dari globalisasi, dimana pada globalisasi telah mengarah pada kemajuan-kemajuan di bidang teknologi, tentu ini perlu diimbangi dengan kualitas dari SDM-nya sehingga dituntut untuk memiliki daya saing yang tinggi dengan Negara-negara lain. Pada dasarnya pendidikan merupakan proses pemanusiaan manusia, dimana didalam proses pembelajaran yang dilakukan bukan saja pada pengembangan potensi-potensi peserta didik tetapi juga harus mampu membentuk kepribadian peserta didik yang berakhlak mulia dan bermoral.

 

Saat ini, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa mahalnya biaya pendidikan menjadi salah satu bentuk diskriminasi bagi kalangan ekonomi lemah, karena sekolah-sekolah yang notabene berkualitas bagus hanya diperuntukkan bagi kalangan borjuis. Disini yang menjadi alasan penulis menamakan “Kapitalisme Pendidikan”. Karena saat ini dirasa pendidikan telah mengarah pada privatisasi yaitu suatu pengkhususan pendidikan bagi kaum-kaum kapital dalam melancarkan bisnisnya. Terlihat jelas dengan adanya SBI sebagai bentuk globalisasi didalam dunia pendidikan tetapi cenderung diperuntukkan bagi kalangan ekonomi menengah keatas, karena mahalnya biaya yang harus dikeluarkan sehingga siswa yang memiliki potensi unggul tetapi lemah ekonomi tidak bisa menjangkaunya..

 

 

 

BAB III

PENUTUP


3.1 KESIMPULAN

Berdasarkan makalah yang telah kami jelaskan panjang lebar diatas, maka dapat ditarik kesimpulannya bahwa kapitalisme sekarang sudah merambah ke rana atau ke lembaga pendidikan, lembaga pendidikan yang tugas utamanya untuk mencerdaskan generasi muda, tujuan yang mulia tersebut sudah tercampur dengan kepentingan individu utamanya pada masyarakat kelas menegah keatas yang memiliki kemampuan dalam hal finansial. Berdasarkan undang-undang tentang sistem pendidikan nasional (UU 30 Tahun 2003) pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam relaitasnya dilapangan arti dan tujuan lembaga pendidikan yang tercantum dalam undang-undang tidak lagi sepenuhnya dilakukan, Kapitalisme pendidikan itu dapat ditemui diberbagai jenjang pendidikan mulai dari tingkat Sd sampai dengan tingkat Perguruan Tinggi.

 

Bukti dari terjadinya kapitalisme dalam lembaga pendidikan, dalam makalah ini peneliti mengangkat kasus dalam lembaga pendidikan di tingkat Sekolah Dasar, Kasus dalam makalah ini yaitu SD Al Hikmah Jl. Gayung Kebonsari Tengah, Surabaya, Sekolah Dasar ini merupakan sekolah yang untuk siswa yang berlatar belakang dari keluarga yang menengah ke atas, dikarenakan biaya dari sekolah ini dibilang sangat mahal dan hanya keluarga tertentu yang mampu menyekolahkan anaknya di Sekolah Dasar Al Hikmah. Hal ini bertolak belekang dengan SD yang ada di RW 2 Margorukun Kelurahan Gundih Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, sekolah dasar ini merupakan sekolah yang siswanya berasal dari latar belakang keluarga menengah kebawah. Mahalnya biaya pendidikan yang favorit tidak mampu mereka jangkau secara finansial, sehingga siswa yang berasal dari latar belakang keluarga menengah kebawah memilih di sekolah yang gratis.

 

3.2 SARAN

Seharusnya lembaga pendidikan itu harus terbebas dari kapitalisme (siapa yang mampu untuk mengeluarkan biaya finansial yang tinggi untuk pendidikan maka, dia akan bisa mengenyam pendidikan di lembaga pendidikan tersebut), seharusnya tidak terjadi diskiriminasi pendidikan. Pelaksanaan di lembaga pendidikan harus ditinjau ulang supaya sesuai dengan UU No 30 Tahun 2003 pasal 11.

 

 

 

REFERENSI

 

  • http://mutiarindri.blogspot.com/2012/01/globalisasi-memicu-timbulnya.html
  • http://www.geocities.ws/endang.komara/PERAN_KAPITALISME_PENDIDIKAN_DALAM ERA_GLOBALISASI.htm
  • http://sosiokita-sosio.blogspot.com/2012/02/ragam-paradigma-dalam-penelitian.html
  • http://www.berdikarionline.com/kabar-rakyat/20110214/sekolah-gratis-untuk-rakyat-miskin-dibuka-di-surabaya.html
  • http://www.berdikarionline.com/kabar-rakyat/20110214/sekolah-gratis-untuk-rakyat-miskin-dibuka-di-surabaya.html#ixzz2S32J84H2
  • http://jatim.tribunnews.com/2012/01/16/warga-menengah-atas-serbu-sd-favorit

 

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :