MUHAMMAD ALHADA FUADILLAH HABIB

Belajar dari Masyarakat

**_* *_* *_* *_* *_* *_**

Find Me on Facebook


    ..:: Selamat Datang di ALHADA'S WEBSITE ..::.. Semoga ALHADA'S WEBSITE Bermanfaat Bagi Semua Kalangan ..::.. Jangan Lupa Kalau Mau Mengambil Isi dari Website Ini Harap Mencantumkan Sumbernya ..::.. http://alhada-fisip11.web.unair.ac.id ..::.. Terimakasih Atas Kunjungan Anda ::..

PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

diposting oleh alhada-fisip11 pada 22 November 2012
di Makalah - 1 komentar

 

 

KORUPSI DI INDONESIA : MASALAH DAN SOLUSINYA 

 

1. PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini masalah korupsi sedang hangat-hangatnya dibicarakan publik, terutama dalam media massa baik lokal maupun nasional. Banyak para ahli mengemukakan pendapatnya tentang masalah korupsi ini. Pada dasarnya, ada yang pro adapula yang kontra. Akan tetapi walau bagaimanapun korupsi ini merugikan  negara dan dapat meusak sendi-sendi kebersamaan bangsa.

 

Pada hakekatnya, korupsi adalah “benalu sosial” yang merusak struktur pemerintahan, dan menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan pada umumnya. Dalam prakteknya, korupsi sangat sukar bahkan hampir tidak mungkin dapat diberantas, oleh karena sangat sulit memberikan pembuktian-pembuktian yang eksak.

 

Disamping itu sangat sulit mendeteksinya dengan dasar-dasar hukum yang pasti. Namun akses perbuatan korupsi merupakan bahaya latent yang harus diwaspadai baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri. Korupsi adalah produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat yang memakai uang sebagai standard kebenaran dan sebagai kekuasaaan mutlak. Sebagai akibatnya, kaum koruptor yang kaya raya dan para politisi korup yang berkelebihan uang bisa masuk ke dalam golongan elit yang berkuasa dan sangat dihormati. Mereka ini juga akan menduduki status sosial yang tinggi dimata masyarakat.

 

Korupsi sudah berlangsung lama, sejak zaman Mesir Kuno, Babilonia, Roma sampai abad pertengahan dan sampai sekarang. Korupsi terjadi diberbagai negara,tak terkecuali di negara-negara maju sekalipun. Di negara Amerika Serikat sendiri yang sudah begitu maju masih ada praktek-praktek korupsi. Sebaliknya, pada masyarakat yang primitif dimana ikatan-ikatan sosial masih sangat kuat dan kontrol sosial yang efektif, korupsi relatif jarang terjadi. Tetapi dengan semakin berkembangnya sektor ekonomi dan politik serta semakin majunya usaha-usaha pembangunan dengan pembukaan-pembukaan sumber alam yang baru, maka semakin kuat dorongan individu terutama di kalangan pegawai negari untuk melakukan praktek korupsi dan usaha-usaha penggelapan.

 

Korupsi dimulai dengan semakin mendesaknya usaha-usaha pembangunan yang diinginkan, sedangkan proses birokrasi relaif lambat, sehingga setiap orang atau badan menginginkan jalan pintas yang cepat dengan memberikan imbalanimbalan dengan cara memberikan uang pelicin (uang sogok). Praktek ini akan berlangsung terus menerus sepanjang tidak adanya kontrol dari pemerintah dan masyarakat, sehingga timbul golongan pegawai yang termasuk OKB-OKB (orang kaya baru) yang memperkaya diri sendiri (ambisi material).

 

Agar tercapai tujuan pembangunan nasional, maka mau tidak mau korupsi harus diberantas. Ada beberapa cara penanggulangan korupsi, dimulai yang sifatnya preventif maupun yang represif.

 

2. PERMASALAHAN

Permasalahan yang dikemukakan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah korupsi itu ?

2. Apa penyebab terjadinya korupsi ?

3. Apa akibat terjadinya korupsi ?

4. Bagaimana cara menanggulangi korupsi ?

 

3. PEMBAHASAN


1. Pengertian korupsi

Banyak para ahli yang mencoba merumuskan korupsi, yang jka dilihat dari struktrur bahasa dan cara penyampaiannya yang berbeda, tetapi pada hakekatnya mempunyai makna yang sama.

 

Kartono (1983) memberi batasan korupsi sebagi tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatankekuatan formal (misalnya denagan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.

 

Korupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara dan teman.

 

Wertheim (dalam Lubis, 1970) menyatakan bahwa seorang pejabat dikatakan melakukan tindakan korupsi bila ia menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan mempengaruhinya agar ia mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah. Kadang-kadang orang yang menawarkan hadiah dalam bentuk balas jasa juga termasuk dalam korupsi.

 

Selanjutnya, Wertheim menambahkan bahwa balas jasa dari pihak ketiga yang diterima atau diminta oleh seorang pejabat untuk diteruskan kepada keluarganya atau partainya / kelompoknya atau orang-orang yang mempunyai hubungan pribadi dengannya, juga dapat dianggap sebagai korupsi. Dalam keadaan yang demikian, jelas bahwa ciri yang paling menonjol di dalam korupsi adalah tingkah laku pejabat yang melanggar azas pemisahan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, pemisaham keuangan pribadi dengan masyarakat.

 

2. Sebab-sebab korupsi

Ada beberapa sebab terjadinya praktek korupsi. Singh (1974) menemukan dalam penelitiannya bahwa penyebab terjadinya korupsi di India adalah kelemahan moral (41,3%), tekanan ekonomi (23,8%), hambatan struktur administrasi (17,2 %), hambatan struktur sosial (7,08 %). Sementara itu Merican (1971) menyatakan sebab-sebab terjadinya korupsi adalah sebagai berikut :

 

  1. Peninggalan pemerintahan kolonial.
  2. Kemiskinan dan ketidaksamaan.
  3. Gaji yang rendah.
  4. Persepsi yang populer.
  5. Pengaturan yang bertele-tele.
  6. Pengetahuan yang tidak cukup dari bidangnya.

 

Di sisi lain Ainan (1982) menyebutkan beberapa sebab terjadinya korupsi yaitu :

  1. Perumusan perundang-undangan yang kurang sempurna.
  2. Administrasi yang lamban, mahal, dan tidak luwes.
  3. Tradisi untuk menambah penghasilan yang kurang dari pejabat pemerintah dengan upeti atau suap.
  4. Dimana berbagai macam korupsi dianggap biasa, tidak dianggap bertentangan dengan moral, sehingga orang berlomba untuk korupsi.
  5. Di India, misalnya menyuap jarang dikutuk selama menyuap tidak dapat dihindarkan.
  6. Menurut kebudayaannya, orang Nigeria Tidak dapat menolak suapan dan korupsi, kecuali mengganggap telah berlebihan harta dan kekayaannya.
  7. Manakala orang tidak menghargai aturan-aturan resmi dan tujuan organisasi pemerintah, mengapa orang harus mempersoalkan korupsi.

 

Dari pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sebab-sebab terjadinya korupsi adalah sebagai berikut :

  1. Gaji yang rendah, kurang sempurnanya peraturan perundang-undangan, administrasi yang lamban dan sebagainya.
  2. Warisan pemerintahan kolonial.
  3. sikap mental pegawai yang ingin cepat kaya dengan cara yang tidak halal, tidak ada kesadaran bernegara, tidak ada pengetahuan pada bidang pekerjaan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah.

 

3. Akibat-akibat korupsi.

Seorang ahli menyatakan bahwa akibat-akibat korupsi adalah :

  1. Pemborosan sumber-sumber, modal yang lari, gangguan terhadap penanaman modal, terbuangnya keahlian, bantuan yang lenyap.
  2. ketidakstabilan, revolusi sosial, pengambilan alih kekuasaan oleh militer, menimbulkan ketimpangan sosial budaya.
  3. pengurangan kemampuan aparatur pemerintah, pengurangan kapasitas administrasi, hilangnya kewibawaan administrasi.

 

Selanjutnya Mc Mullan (1961) menyatakan bahwa akibat korupsi adalah ketidak efisienan, ketidakadilan, rakyat tidak mempercayai pemerintah, memboroskan sumber-sumber negara, tidak mendorong perusahaan untuk berusaha terutama perusahaan asing, ketidakstabilan politik, pembatasan dalam kebijaksanaan pemerintah dan tidak represif.

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan akiba-akibat korupsi diatas adalah sebagai berikut :

1. Tata ekonomi seperti larinya modal keluar negeri, gangguan terhadap perusahaan, gangguan penanaman modal.

2. Tata sosial budaya seperti revolusi sosial, ketimpangan sosial.

3. Tata politik seperti pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, hilangnya kewibawaan pemerintah, ketidakstabilan politik.

4. Tata administrasi seperti tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijaksanaan pemerintah, pengambilan tindakan-tindakan represif. Secara umum akibat korupsi adalah merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

 

4. Upaya penanggulangan korupsi.

Korupsi tidak dapat dibiarkan berjalan begitu saja kalau suatu negara ingin mencapai tujuannya, karena kalau dibiarkan secara terus menerus, maka akan terbiasa dan menjadi subur dan akan menimbulkan sikap mental pejabat yang selalu mencari jalan pintas yang mudah dan menghalalkan segala cara (the end justifies the means). Untuk itu, korupsi perlu ditanggulangi secara tuntas dan bertanggung jawab.

 

Ada beberapa upaya penggulangan korupsi yang ditawarkan para ahli yang masing-masing memandang dari berbagai segi dan pandangan. Caiden (dalam Soerjono, 1980) memberikan langkah-langkah untuk menanggulangi korupsi sebagai berikut :

 

  1. Membenarkan transaksi yang dahulunya dilarang dengan menentukan sejumlah pembayaran tertentu.
  2. Membuat struktur baru yang mendasarkan bagaimana keputusan dibuat.
  3. Melakukan perubahan organisasi yang akan mempermudah masalah pengawasan dan pencegahan kekuasaan yang terpusat, rotasi penugasan, wewenang yang saling tindih organisasi yang sama, birokrasi yang saling bersaing, dan penunjukan instansi pengawas adalah saran-saran yang secara jelas diketemukan untuk mengurangi kesempatan korupsi.
  4. Bagaimana dorongan untuk korupsi dapat dikurangi ? dengan jalan meningkatkan ancaman.
  5. Korupsi adalah persoalan nilai. Nampaknya tidak mungkin keseluruhan korupsi dibatasi, tetapi memang harus ditekan seminimum mungkin, agar beban korupsi organisasional maupun korupsi sestimik tidak terlalu besar sekiranya ada sesuatu pembaharuan struktural, barangkali mungkin untuk mengurangi kesempatan dan dorongan untuk korupsi dengan adanya perubahan organisasi.

 

Cara yang diperkenalkan oleh Caiden di atas membenarkan (legalized) tindakan yang semula dikategorikan kedalam korupsi menjadi tindakan yang legal dengan adanya pungutan resmi. Di lain pihak, celah-celah yang membuka untuk kesempatan korupsi harus segera ditutup, begitu halnya dengan struktur organisasi haruslah membantu kearah pencegahan korupsi, misalnya tanggung jawab pimpinan dalam pelaksanaan pengawasan melekat, dengan tidak lupa meningkatkan ancaman hukuman kepada pelaku-pelakunya.

 

Selanjutnya, Myrdal (dalam Lubis, 1987) memberi saran penaggulangan korupsi yaitu agar pengaturan dan prosedur untuk keputusan-keputusan administratif yang menyangkut orang perorangan dan perusahaan lebih disederhanakan dan dipertegas, pengadakan pengawasan yang lebih keras, kebijaksanaan pribadi dalam menjalankan kekuasaan hendaknya dikurangi sejauh mungkin, gaji pegawai yang rendah harus dinaikkan dan kedudukan sosial ekonominya diperbaiki, lebih terjamin, satuan-satuan pengamanan termasuk polisi harus diperkuat, hukum pidana dan hukum atas pejabat-pejabat yang korupsi dapat lebih cepat diambil. Orang-orang yang menyogok pejabat-pejabat harus ditindak pula.

 

Persoalan korupsi beraneka ragam cara melihatnya, oleh karena itu cara pengkajiannya pun bermacam-macam pula. Korupsi tidak cukup ditinjau dari segi deduktif saja, melainkan perlu ditinaju dari segi induktifnya yaitu mulai melihat masalah praktisnya (practical problems), juga harus dilihat apa yang menyebabkan timbulnya korupsi.

 

Kartono (1983) menyarankan penanggulangan korupsi sebagai berikut :

  1. Adanya kesadaran rakyat untuk ikut memikul tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial, dengan bersifat acuh tak acuh.
  2. Menanamkan aspirasi nasional yang positif, yaitu mengutamakan kepentingan nasional.
  3. para pemimpin dan pejabat memberikan teladan, memberantas dan menindak korupsi.
  4. Adanya sanksi dan kekuatan untuk menindak, memberantas dan menghukum tindak korupsi.
  5. Reorganisasi dan rasionalisasi dari organisasi pemerintah, melalui penyederhanaan jumlah departemen, beserta jawatan dibawahnya.
  6. Adanya sistem penerimaan pegawai yang berdasarkan “achievement” dan bukan berdasarkan sistem “ascription”.
  7. Adanya kebutuhan pegawai negeri yang non-politik demi kelancaran administrasi pemerintah.
  8. Menciptakan aparatur pemerintah yang jujur
  9. Sistem budget dikelola oleh pejabat-pejabat yang mempunyai tanggung jawab etis tinggi, dibarengi sistem kontrol yang efisien.
  10. Herregistrasi (pencatatan ulang) terhadap kekayaan perorangan yang mencolok dengan pengenaan pajak yang tinggi.

 

Marmosudjono (Kompas, 1989) mengatakan bahwa dalam menanggulangi korupsi, perlu sanksi malu bagi koruptor yaitu dengan menayangkan wajah para koruptor di televisi karena menurutnya masuk penjara tidak dianggap sebagai hal yang memalukan lagi.

 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan korupsi adalah sebagai berikut :

 

a. Preventif.

  1. Membangun dan menyebarkan etos pejabat dan pegawai baik di instansi pemerintah maupun swasta tentang pemisahan yang jelas dan tajam antara milik pribadi dan milik perusahaan atau milik negara.
  2. mengusahakan perbaikan penghasilan (gaji) bagi pejabat dan pegawai negeri sesuai dengan kemajuan ekonomi dan kemajuan swasta, agar pejabat dan pegawai saling menegakan wibawa dan integritas jabatannya dan tidak terbawa oleh godaan dan kesempatan yang diberikan oleh wewenangnya.
  3. Menumbuhkan kebanggaan-kebanggaan dan atribut kehormatan diri setiap jabatan dan pekerjaan. Kebijakan pejabat dan pegawai bukanlah bahwa mereka kaya dan melimpah, akan tetapi mereka terhormat karena jasa pelayanannya kepada masyarakat dan negara.
  4. Bahwa teladan dan pelaku pimpinan dan atasan lebih efektif dalam memasyarakatkan pandangan, penilaian dan kebijakan.
  5. menumbuhkan pemahaman dan kebudayaan politik yang terbuka untuk kontrol, koreksi dan peringatan, sebab wewenang dan kekuasaan itu cenderung disalahgunakan.
  6. hal yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menumbuhkan “sense of belongingness” dikalangan pejabat dan pegawai, sehingga mereka merasa peruasahaan tersebut adalah milik sendiri dan tidak perlu korupsi, dan selalu berusaha berbuat yang terbaik.

b. Represif.

1. Perlu penayangan wajah koruptor di televisi.

2. Herregistrasi (pencatatan ulang) terhadap kekayaan pejabat.

 

 5. KESIMPULAN

  1. Korupsi adalah penyalahgunaan wewenang yang ada pada pejabat atau pegawai demi keuntungan pribadi, keluarga dan teman atau kelompoknya.
  2. Korupsi menghambat pembangunan, karena merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan dan menghianati cita-cita perjuangan bangsa.
  3. Cara penaggulangan korupsi adalah bersifat Preventif dan Represif. Pencegahan (preventif) yang perlu dilakukan adalah dengan menumbuhkan dan membangun etos kerja pejabat maupun pegawai tentang pemisahan yang jelas antara milik negara atau perusahaan dengan milik pribadi, mengusahakan perbaikan penghasilan (gaji), menumbuhkan kebanggaan-kebanggaan dan atribut kehormatan diri setiap jabatan dan pekerjaan, teladan dan pelaku pimpinan atau atasan lebih efektif dalam memasyarakatkan pandangan, penilaian dan kebijakan, terbuka untuk kontrol, adanya kontrol sosial dan sanksi sosial, menumbuhkan rasa “sense of belongingness” diantara para pejabat dan pegawai. Sedangkan tindakan yang bersifat Represif adalah menegakan hukum yang berlaku pada koruptor dan penayangan wajah koruptor di layar televisi dan herregistrasi (pencatatan ulang) kekayaan pejabat dan pegawai.

 

REFERENSI

  • Bellone, Carl.1980.Organization Theory and The New Public Administration. United
  • States Of America.Allyn and Bacon, Inc. Boston/ London Sydney/ Toronto.
  • Frederickson, George, H. 1984. Administrasi Negara Baru. Terjemahan. Jakarta. LP3ES. Cetakan Pertama.
  • Kartono, Kartini. 1983. Pathologi Sosial. Jakarta. Edisi Baru. CV. Rajawali Press.
  • Lamintang, PAF dan Samosir, Djisman. 1985. Hukum Pidana Indonesia. Bandung. Penerbit Sinar Baru.
  • Lubis, Mochtar. 1977. Bunga Rampai Etika Pegawai Negeri. Jakarta. Bhratara. Karya Aksara.
  • Saleh, Wantjik. 1978. Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Jakarta. Penerbit Ghalia Indonesia.
  • Simon, Herbert. 1982. Administrative Behavior. Terjemahan St. Dianjung. Jakarta. PT. Bina Aksara.
  • Kompas. Surat Kabar Harian. Jakarta. Bulan Oktober sampai Desember 1989.
  • Suara Pembaharuan. Surat Kabar Harian. Jakarta. Bulan Oktober sampai Desember 1989.

 


CONTOH KASUS KORUPSI :

 

1. KPK Periksa Irjen Pol Djoko Susilo Hari Ini

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan Inspektur Jenderal (Pol) Djoko Susilo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan simulator berkendaraan untuk ujian surat izin mengemudi (SIM) Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, Jumat (28/9/2012). Djoko adalah mantan kepala Korlantas Polri.

 

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara KPK, Johan Budi, di Jakarta, Kamis kemarin. "Jumat (hari ini) DS (Djoko Susilo) diperiksa sebagai tersangka," kata Johan.

 

Menurut Johan, surat panggilan pemeriksaan sudah dikirim untuk Djoko pada Selasa, 25 September lalu. Belum dapat dipastikan apakah Djoko akan memenuhi panggilan pemeriksaan KPK hari ini atau tidak.

 

Sejauh ini KPK belum berencana menahan Djoko jika yang bersangkutan datang ke KPK. Informasi yang diperoleh Kompas.com dari KPK, hal ini terkait dengan penghitungan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam kasus korupsi ini yang belum selesai. Sementara Djoko seusai diperiksa Polri beberapa waktu lalu berjanji akan kooperatif dengan KPK. "Akan kooperatif (dengan) pemanggilan KPK," katanya saat itu.

 

Dalam kasus ini KPK menetapkan Djoko sebagai tersangka bersama tiga orang lainnya. Ketiganya adalah mantan Wakil Kepala Korlantas Brigadir Jenderal (Pol) Didik Purnomo serta Budi Susanto dan Sukotjo Bambang yang menjadi rekan pengadaan dalam proyek simulator ini. Ketiga orang itu juga menjadi tersangka di Kepolisian.

 

KPK menjerat Djoko bersama ketiga tersangka lainnya dengan pasal penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian negara atau keuntungan pihak lain. Adapun kerugian negara dalam proyek pengadaan simulator roda dua dan roda empat ini mencapai Rp 90 miliar hingga Rp 100 miliar. Selain itu, Djoko diduga menerima suap miliaran rupiah dari Budi Susanto terkait proyek senilai Rp 198,6 miliar tersebut. Uang suap itu diduga diberikan Budi melalui Sukotjo.

 

Kemarin KPK kembali memeriksa tiga perwira Polri sebagai saksi dalam kasus tersebut. Mereka adalah Ajun Komisaris Besar Susilo Wardono, AKBP Indra Darmawan Iriyanto, dan AKBP Heru Trisasono. Sebelumnya, sejumlah perwira polisi tak memenuhi panggilan KPK.

 

Sumber: http://nasional.kompas.com

 

2. Djoko Susilo Tak Bisa Mengelak Lagi

Selasa, 2 Oktober 2012

Jakarta - Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Danang Widoyoko menilai, keputusan Mahkamah Agung (MA) menolak fatwa yang diajukan tim kuasa hukum tersangka kasus dugaan korupsi proyek simulator SIM Korlantas Polri, Djoko Susilo, sudah tepat. Dengan adanya putusan ini, Djoko harus mengikuti prosedur di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia tak bisa mengelak lagi dengan alasan apa pun.

 

"Fatwa Mahkamah Agung sudah tepat. Tim pengacara Djoko Susilo memang ingin memperlambat penanganan kasus ini. Djoko dan pengacaranya ingin agar kasus ini ditangani Polri," kata Danang kepada Kompas.com, Selasa (2/10/2012).

 

Menurutnya, fatwa MA sudah cukup kuat sebagai penegasan bahwa yang harus menangani kasus simulator adalah KPK. Pengajuan fatwa itu justru dianggapnya sebagai cara untuk menutupi ketidakberesan di tubuh Polri.

 

Jika Djoko kembali mangkir pada pemanggilan kedua dan berikutnya, kata Danang, KPK bisa memanggil paksa mantan Kepala Korlantas itu.

 

"Tidak ada alasan lagi bagi Djoko untuk mangkir dari pemeriksaan KPK, termasuk menunggu putusan MK terkait kewenangan penyidikan dalam UU KPK. Putusan MK tidak berlaku surut sehingga Djoko pada panggilan pemeriksaan kedua nanti harus datang," katanya.

 

Seperti diketahui, pada pemanggilan pemeriksaan pertama, Jumat (28/9/2012) pekan lalu, Djoko mangkir karena mempertanyakan kewenangan KPK menangani kasus yang menjeratnya. Kemudian, ia melalui kuasa hukumnya mengajukan fatwa ke MA terkait lembaga mana yang berwenang menangani. Putusan MA, Senin (1/10/2012), menyatakan menolak fatwa yang diajukan Djoko.

 

Secara terpisah, KPK menyatakan akan tetap melanjutkan dan menangani kasus dugaan korupsi tersebut. Bahkan, Ketua KPK Abraham Samad menegaskan, pihaknya tak mundur selangkah pun. KPK siap melakukan pemanggilan paksa jika Djoko tetap menolak.

 

Sumber: http://nasional.kompas.com

 

3.  “Mutasi Pejabat Pemkab Tasikmalaya Sarat KKN” 

Senin, 18 Juni 2012

Tasikmalaya, Kompass Indonesia

 Kasus rotasi, mutasi dan promosi dilingkungan Dinas Pendidikan kabupaten Tasikmalaya baru-baru ini disinyalir terjadi praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) yang diduga kuat dilakukan oleh jajaran pejabat di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya.

 

 Kasus tersebut terindikasi adanya sejumlah PNS yang dirotasi menempati jabatan cukup strategis tanpa mengindahkan golongan kepangkatan ataupun prestasi kerja yang ditorehkannya.

 

 Informasi yang dihimpun KI, pejabat yang dimutasi diduga sarat KKN termasuk pengangkatan salah seorang  guru menjadi Kepala Seksi  (Kasie) di UPTD Diknas Pemkab Tasikmalaya.

 

 Ketika hal ini di konfirmasi oleh Redaktur Eksekutif KI kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemkab Tasikmalaya, Drs. H. Mochamad Zein, M.Pd di ruang kerjanya, mengatakan, dia merasa kecolongan terhadap adanya rotasi, mutasi, dan promosi  di lingkungan Diknas yang dipimpinnya.

 

 Menurut Mochamad Zein, apabila ada seorang pegawai yang akan di promosikan untuk menduduki suatu jabatan yang lebih tinggi, pimpinan institusi dimana pegawai yang bersangkutan bertugas akan diminta pertimbangan atau rekomendasinya tarkait pengangkatan, prestasi kerja dan kompetisinya oleh Baperjakat. Namun dia menegaskan bahwa rotasi, mutasi, dan promosi kali ini dia tidak mengetahuinya.

 

 Dikatakan Mochamad Zein dari segi kepangkatan bagi seorang guru senior, yang menduduki jabatan struktural setingkat Kasie UPTD tidak menjadi masalah, karena pangkatnya rata-rata sudah tinggi dan menggunakan sistem kredit point. Namun jika dilihat dari profesionalitas dan keahliannya belum tentu yang bersangkutan mampu mengemban tugas pokok dan fungsi ( Tupoksi ) dengan baik pada suatu jabatan struktural tertentu.

 

 Hal itulah yang menjadi keraguan bagi pihak tertentu atas adanya pengalihan pegawai dari seorang tenaga pengajar/pendidik (Guru) menjadi tenaga pendidikan (administrasi/keuangan), tandasnya.

 

 Sementara Bupati Tasikmalaya, H. U. Ruzhanul Ulum yang berhasil dikonfirmasikan Redaktur Eksekutif KI menyatakan pihaknya baru mengetahui persoalan tersebut dan akan mempertanyakan kepada pihak Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT).

 

 "Nanti akan ditanyakan dan saya kurang mengetahui secara detail soal rotasi dan mutasi Pejabat Eselon IV kebawah, lain halnya dengan Pejabat Eselon II dan III," kata Bupati. Namun beliau mengatakan selaku Kepala Daerah yang berwenang untuk melakukan rotasi, mutasi dan promosi terhadap seorang pegawai, secara legal formal tetap harus bertanggung jawab penuh terhadap setiap kebijakan dan keputusan yang telah di tandatanganinya.

 

 Ditegaskan Bupati Tasikmalaya H. U. Ruzhanul Ulum, “Tapi seandainya ditemukan adanya pelanggaran prosedur dalam menempatkan seorang pejabat oleh oknum Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) akan kita tindak tegas,” kata Bupati.

 

 Disampaikan Bupati Tasikmalaya bahwa penempatan pegawai pada suatu jabatan tertentu secara profesional merupakan janji politik sejak kampanye dulu. Disamping rotasi, mutasi dan promosi beberapa Pejabat di Dinas Pendidikan Pemkab Tasikmalaya, citra Diknas masih sangat memprihatinkan. Selain kasus terkait masalah mutasi tersebut, kasus-kasus lainnya seperti kasus penggunaan DAK, BOS, Sertifikasi Guru, Pengangkatan Kepsek, Pelayanan hak-hak pegawai/ guru seperti kenaikan pangkat berkala dan pengurusan pegawai yang pensiun masih banyak yang mesti mendapatkan perhatian Bupati untuk penertibannya.

 

 Untuk itu sejak sekarang Bupati harus menertibkan semua Pejabat Dilingkungan Birokrasi dengan menindak tegas setiap oknum pelaku pelanggaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (Mawardi/Marlon)

 

Sumber: http://redkompassindonesia.blogspot.com/2012/06/mutasi-pejabat-pemkab-tasikmalaya-sarat.html

 

4. PENYIDIKAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI PUNGUTAN LIAR DALAM PENGANGKATAN CPNS PASAR BARU TUBAN

Thursday, 08 March 2012 08:45

Kamis, 8 Maret 2012, Penyidik Kejaksaan Negeri Tuban telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pengangkatan pegawai honorer di lingkungan pasar baru tuban pada tahun 2007 yang diduga dilakukan oleh tersangka "N" Kepala UPTD Pasar Baru Tuban pada saat itu. Para honorer yang akan diangkat menjadi PNS dilingkungan pasar baru Tuban diminta untuk memberikan sejumlah uang kepada tersangka "N", yang berkisar antara Rp. 2.000.000 juta s/d Rp. 10.000.000 juta setiap orang dengan melihat tingkat pendidikannya. Penyidik saat ini sedang mendalami kemungkinan adanya tersangka lain yang terlibat dalam penyimpangan yang dilakukan oleh tersangka "N".

 

Sumber: http://kejari-tuban.go.id/index.php option=com_content&view=article&id=267:penyidikan&catid=47:berita-umum&Itemid=117

 

5. Menteri PAN-RB : Hilangkan Kebiasaan Titip Menitip CPNS

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN - RB) Azwar Abubakar mengatakan, test CPNS yang akan diselenggarakan serentak pada hari Sabtu tanggal 8 September 2012, merupakan momentum dalam mendukung langkah-langkah percepatan reformasi birokrasi.

 

Oleh karena itu, Menteri menekankan agar semua pihak dapat menghindari praktek-praktek yang dapat menciderai upaya yang sangat baik dan mulia ini. Kebiasaan titip-menitip yang dulu sering dilakukan oleh pejabat, harus dihilangkan. “Kalau anak pejabat tidak lolos menjadi CPNS, kemudian mereka bekerja di swasta, maka mata rantai dalam pengadaan CPNS yang selama ini sarat KKN terputus,” ujarnya, Kamis (06/09/12).

 

Menteri Azwar Abubakar juga mengajak para pejabat pembina kepegawaian (PPK) agar ikut mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses seleksi ini. Meskipun  memiliki wewenang untuk menentukan siapa yang akan diluluskan, namun diharapkan agar  seluruh PPK dan panitia pengadaan CPNS mentaati ketentuan yang ada, sehingga hajat besar ini menghasilkan CPNS yang terbaik. “Memang para PPK yang mengumumkan hasilnya, tetapi yang mengolah orang lain, sehingga diharapkan tidak terjadi manipulasi,” ujarnya.

 

Terkait dengan masih adanya calo-calo yang mengaku dirinya bisa meloloskan dan memasukkan seseorang menjadi CPNS, Azwar Abubakar menekankan agar masyarakat tidak percaya dengan bujuk rayu mereka. “Kami sangat serius, dan kami sangat ketat. Kalau masih ada yang ingin bermain-main, akan kami tindak tegas,” ujarnya menambahkan.

 

Rekruitmen CPNS selama ini memang banyak diwarnai sengan kasus-kasus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dan sering dipolitisasi. Rekruitmen CPNS tahun 2012 ini diharapkan bisa menghindarkan berbagai borok yang selama ini menjadi penyakit birokrasi di tanah air, sehingga bisa menghasilkan PNS yang bersih, kompeten dan melayani, sehingag bisa menjadi langkah strategis dalam percepatan reformasi birokrasi.

 

Pegawai negeri sipil (PNS) tampaknya masih menjadi favorit bagi para pencari kerja, meskipun secara nasional jumlahnya tidak signifikan dibanding dengan lapangan kerja baru yang dibutuhkan, yakni sekitar 3 juta per tahun. Betapa tidak, tahun ini test CPNS hanya dilakukan oleh 41 instansi pemerintah untuk memperebutkan 11.552 kursi calon birokrat, pada  20  instansi pusat sebanyak 8.815 CPNS, dan 2.344 CPNS untuk 21 pemda.(HUMAS MENPAN-RB)

 

Sumber: http://honorer-setelah2005.blogspot.com/2012/09/menteri-pan-rb-hilangkan-kebiasaan.html

 

ANALISIS KASUS :

Dari kasus-kasus diatas, ada 5 kasus terkait masalah KKN yang ada di Indonesia. Penegakan hukum dalam pemberantasan KKN harus ditegakkan agar praktik-praktik KKN entah itu berupa suap, pungutan liar, titip-menitip absen (TA), memasukkan anggota keluarga kedalam instansi yang ditempati karena memanfaatkan link. Masalah KKN ini harus ditangani dengan serius. Jangan sampai KKN mengakar semakin dalam yang dulunya hanya terjadi pada tingkat pusat sekarang merembet pada tingkat daerah. Ini menandakan bahwa KKN tumbuh subur di Indonesia. Mengapa demikian? Sebab struktur sosial, politik dan kebijakan yang diambil para penguasa semakin memupuk dan menyuburkan tumbuhnya KKN, sehingga mempengaruhi kultur yang berkembang dimasyarakat. Seakan-akan KKN adalah santapan sehari-hari, tiada hari tanpa berita KKN dibelahan daerah manapun di Indonesia. Ini semua menjadikan semakin menurunnya kepercayaan rakyat kepada penguasa dan pemimpin yang seharusnya memberikan suri tauladan yang baik bagaimana menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik, bukan malah mencontohkan bagaimana cara memperkaya diri dengan cara memeras keringat rakyat. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin sebaliknya.

 

Apa yang bisa kita lakukan ? dari makalah diatas sudah kami uraikan beberapa cara untuk mencegah atau setidaknya mengurangi terjadinya korupsi (karena memang sudah terlanjur terjadi tanpa bisa dicegah lagi karena telah mengakar dan membudaya). Pada intinya peran semua elemen harus dimaksimalkan untuk memerangi masalah KKN ini. Mulai dari membangun mental diri kita, sedari muda jangan suka mengamalkan hal-hal yang akan mbermuara pada tindak korupsi. Contoh sederhana yaitu jangan mudah TA (titip absen). Hal ini sangat sering kita jumpai, mahasiswa yang digadang-gadang sebagai tonggak penerus bangsa, akan tetapi mengamalkan perbuatan yang merujuk pada korupsi, padahal diluaran kita sering berdemo anti korupsi. Apakah kita tidak malu, diluar bilang “say no to corrupt”, but kita juga melakukannya dan ironisnya dengan sadar dan senang hati.

 

Selain mental, kita juga perlu membenahi struktur yang ada baik pada pemerintah pusat maupun daerah dimana struktur yang baru bisa sekecil mungkin meninggalkan celah untuk terjadinya KKN. Tidak ada lagi mengandalkan link atau dengan menyogok demi masuk suatu instansi, tidak ada lagi suap-menyuap hanya demi suatu proyek dapat terlaksana. Dan sebenarnya masih banyak lagi hal-hal yang bisa kita lakukan dalam meberantas tindak KKN.

 

Apapun yang kita lakukan dalam upaya memberantas KKN, akan sia-sia jika kita hanya menyerukannya padaorang lain tanpa kita awali dulu dari diri kita. Kuncinya adalah :

  1. Mulai dari diri sendiri
  2. Mulai dari hal yang kecil
  3. Dan mulai dari sekarang

 

-SEKIAN-

1 Komentar

nugi ganteng

pada : 22 November 2012


"ehmm.."


Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :