MUHAMMAD ALHADA FUADILLAH HABIB

Belajar dari Masyarakat

**_* *_* *_* *_* *_* *_**

Find Me on Facebook


    ..:: Selamat Datang di ALHADA'S WEBSITE ..::.. Semoga ALHADA'S WEBSITE Bermanfaat Bagi Semua Kalangan ..::.. Jangan Lupa Kalau Mau Mengambil Isi dari Website Ini Harap Mencantumkan Sumbernya ..::.. http://alhada-fisip11.web.unair.ac.id ..::.. Terimakasih Atas Kunjungan Anda ::..

Kecenderungan Masyarakat Nasional Untuk Kembali ke Masyarakat Lokal/Kesukuan Akibat Otonomi Daerah

diposting oleh alhada-fisip11 pada 11 November 2012
di Esay - 1 komentar

 

Suatu negara yang memiliki berbagai suku bangsa dan ras berupaya keras membentuk suatu bangsa baru dengan identitas kultural yang baru pula. Hal itu dimaksudkan agar dapat bertahan lama dan mampu mencapai tujuan.

 

Proses terbentuknya suatu negara terpusat modern yang penduduknya meliputi satu nasionalitas (Suatu Bangsa) merupakan suatu proses pembentukan bangsa-negara. Pengertian bangsa dalam istilah satu bangsa berbeda dengan pengertian bangsa dalam istilah bangsa-negara (nation state).

 

Bangsa dalam bangsa-negara mencakup jumlah kelompok masyarakat (berbagai suku bangsa dan ras) yang lebih luas daripada bangsa dalam suku bangsa. Kesamaan identitas kultural dalam suku bangsa lebih sempit cakupannya dari pada identitas kultural dalam bangsa-negara.

 

Sementara itu, secara umum dikenal adanya dua model proses pembentukan bangsa dan negara. Pertama, model ortodoks yang bermula dri adanya suatu bangsa terlebih dahulu untuk kemudian bangsa itu membentuk satu negara tersendiri. Setelah bangsa-negara ini terbentuk, kemudian suatu rezim politik (konstitusi) dirumuskan dan ditetapkan, dan sesui dengan pilihan rezim politik itu, dikembangkan sejumlah bentuk partisipasi politik warga masyarakat dalam kehidupan bangsa-negara. Kedua, model mutakhir yang berawal dari adanya negara terlebih dahulu, yang terbentuk melalui proses tersendiri, sedangkan penduduknya merupakan kumpulan sejumlah kelompak suku bangsa dan ras.

 

Faktor-faktor Pembentukan Identitas Bersama

            Pembentukan bangsa-negara sangat berkaitan dengan identitas yang tersedia untuk menyatukan masyarakat, yang meliputi :

 

  • Primodial

Ikatan kekerabatan (darah dan keluarga) dan kesamaan suku bangsa, daerah, bahasa, dan adat istiadat merupakan faktor-faktor primodial yang dapat membentuk bangsa-negara. Primodial ini tidak hanya menimbulkan pola perilaku yang sama, tetapi juga melahirkan persepsi yang sama tentang masyarakat-negara yang dicita-citakan.

 

  • Sakral

Kesamaan agama yang dipeluk oleh suatu masyarakat atau ikatan ideologi doktriner yang kuat dalam suatu masyarakat merupakan faktor sakral yang dapat membentuk bangsa-negara. Ajaran-ajaran agama dan ideologi doktriner tidak menggambarkan semata-mata bagaimana seharusnya hidup (dalam hal ini cara hidup yang suci, agama menjanjikan surga, ideologi doktriner menjanjikan masyarakat tanpa kelas).

 

  • Tokoh

Kepemimpinan dari seorang tokoh yang desegani dan dihormati secara luas oleh masyarakat dapat pula menjadi faktor yang menyatukan suatu bangsa-negara. Pemimpin ini menjadi panutan sebab warga masyarakat mengidentifikasikan diri kepada sang pemimpin, dan ia dianggap sebagai “Penyambung Lidah” masyarakat.

 

  • Sejarah

Persepsi yang sama tentang asal-usul (nenek moyang) dan atau persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu seperti penderitaan yang sama yang disebabkan dengan penjajahan tidak hanya melahirkan solidaritas (penderitaan yang sepenanggungan), tapi juga tekad dan tujuan yang sama antar kelompok masyarakat. Solidaritas, tekad dan tujuan yang sama itu dapat menjadi identitas yang ,enyatukan mereka asebgai bangsa sebab hal-hal ini akan membentuk konsep ke-kita-an dalam masyarakat.

 

  • Bhineka Tunggal Ika

Faktor lain yang dapat menjadi identitas pembentukan bangsa-negara berupa prinsip bersatu dalam perbedaan (unity in diversity). Yang dimaksudkan dengan bersatu dengan perbedaan ialah kesetiaan warga masyarakat pada suatu lembaga yang disebut negara, atau pemerintah yang mereka pandang dan yakini mendatangkan kehidupan yang lebih manusiawi tetapi tanpa menghilangkan keterikatan kepada suku bangsa, adat istiadat, ras, atau agama.

 

            Dari uraian diatas, masyarakat Indonesia terbentuk menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia bisa dijelaskan melalui dua model proses pembentukan bangsa-negara, yaitu ortodoks serta model mutakhir. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia banyak sekali etnis, ras dan suku bangsa. Jadi dahulu kala terbentuknya NKRI dari mulai adanya suatu bangsa Indonesia terlebih dahulu untuk kemudian bangsa itu membentuk suatu negara. Setelah bangsa-negara ini terbentuk, kemudian suatu rezim politik (konstitusi) dirumuskan dan ditetapkan, dan sesui dengan pilihan rezim politik itu, dikembangkan sejumlah bentuk partisipasi politik warga masyarakat dalam kehidupan bangsa-negara. Adapun penduduk dari negara ini adalah kumpulan sejumlah kelompok suku bangsa dan ras.

 

            Jika kita flashback pada sejrah terbentuknya bangsa-negara Indonesia ini, maka kita akan mengingat cerita sejarah mengenai penyatuan wilayah NKRI yang dulunya masih sederhana dalam penyebutannya (dan kini kita sering menyebutnya dengan Nusantara) oleh Patih Gadjah Mada dari Kerajaan Mojopahit. Misi beliau yaitu menyatukan semua suku-suku bangsa, dari ras maupun etnis apapun dan dari kerajaan manapun untuk menjadi satu kesatuan yang disebut Nusantara yang berasal dari bahasa Sansekerta.  Nusa  dan Antara memiliki arti kumpulan dari gugus-gugus nusa atau pulau yang saling bersambung menjadi satu. Dari cita-cita beliau tersebut maka jika kita kaitkan dengan terbentuknya Negara Indoinesia, yaitu terbentuk dari berbagai suku bangsa, etnis dan ras yang menyatu menjadi bangsa Indonesia dan dalam perkembangannya menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 


Pandangan Teoritis terhadap Konsep Otonomi Daerah yang di Terapkan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

 

Adanya otonomi daerah merupakan sebuah toleransi pemerintah pusat terhadap daerah dalam rangka mengurus rumah tangganya sehingga disini otonomi daerah merupakan perwujudan menuju terciptanya demokrasi di Indonesia. Aspek demokrasi yang dimaksud disini adalah adanya optimalisasi peran serta masyarakat di daerah dalam membangun atau mengurus daerahnya sesuai dengan prakarsa dan kreativitas masyarakat tanpa semuanya harus di urus oleh pusat. Karena kecendrungan yang terjadi ketika semua harus tersentralisasi di pusat maka konsekwensinya adalah adanya keseragaman dan menafikkan keberagaman yang terjadi di daerah. Namun perlu menjadi perhatian pula bagi Negara untuk selalu menempatkan integrasi berdampingan dengan demokrasi artinya tidak selayaknya Negara hanya menitik tekankan pada demokrasi saja atau sebaliknya pada integrasi saja. Keduanya harus berjalan seiringan. Kekuasaan pemerintah pusat yang begitu mutlak dan centralistik utamanya sebenarnya membawa dampak yang bermacam-macam akan baik ketika  pemerintah mampu bertindak secara adil. Pemerintahan yang sentralistik seperti ini mungkin dari sisi stablitas nasional (Kesatuan) akan terasa baik karena mampu menjaga integrasi dimana semua harus tunduk dan patuh terhadap kehendak pusat tersebut, semua celah akan adanya oposisi dan gerakan ”kiri” harus di hilangkan dan di tumpas. Namun akan berdampak buruk ketika pemerintah tidak mampu bertindak secara adil maka endingnya sudah dapat dilihat bahwa kesewenangwenanganlah yang akan menjadi akhirnya dan yang mendapatkan dampak dan akibatnya adalah masyarakat itu sendiri dimana ketidakmandirian daerah, tekanan/ketertindasan, serta tidak diserapnya aspirasi masyarakat terjadi dalam masyarakat. Maka paska reformasi otonomi daerah diharapkan mampu menjawab serta mengentaskan permasalahan tersebut sehingga diharapkan dengan adanya otonomi daerah manmpu menumbuhkan kemandirian serta tumbuhnya iklim yang demokratis dalam masyarakat dalam hal ini di daerah.

 

Otonomi daerah sebagai perwujudan Local Government dimana otonomi daerah berhubungan dengan Pemerintahan Daerah otonom (Self Local Government). Pemerintahan Daerah otonom adalah Pemerintahan Daerah yang badan pemerintahannya dipilih penduduk setempat dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri berdasarkan peraturan perundangan dan tetap mengakui supremasi dan kedaulatan nasional. Namun perlu dipahami bahwa dari segi organ, fungsi, kewenangan dalam otonomi daerah di Indonesia pun sebenarya tetap terdapat pembatasan. Dari segi organ dan fungsi hanya merujuk kepala daerah dan DPRD sedangkan organ yudikatif seperti lembaga peradilan merupakan lembaga otonom. Peran legislasi disini digantikan hanya dengan kewenangan membentuk kebijakan dan melaksanakan kebijakan itupun hanya mencakup urusan rumah tangga yang telah di tentukan undang-undang. Sehingga sebenanrnya jelas disini bahwa kedudukan dan keberadaan otonomi daerah merupakan subordinat dan dependent terhadap pemerintah pusat. Indonesia telah menerapkan sebagian konsep pemerintahan yang terdapat di Negara Federal karena nyatanya dalam aspek formal yang melandasi jalannya pemerintahan utamanaya paska reformasi terdapat ketentuan yang mengatur pembagian kekuasaan asli dengan kekuasaan sisa dimana secara teoritis seharusnya di Negara Kesatuan seperti Indonesia baik kekuasaan asli dan kekuasaan sisa berada di pusat namun dengan adanya otonomi daerah berarti sedikit mengurangi atau membatasi kekuasaan pusat karena didaerahpun di beri kekuasaan sepanjang yang tidak termasuk urusan pemerintah pusat. Namun hal ini tidak berpengaruh terhadap kedaulatan Negara Kesatuan karena daerah disini berada pada posisi tetap menghormati dan berada pada kedaulatan Negara Kesatuan bukan atas dasar kedaulatan sendiri. Sehingga dapat dikatakan Bahwa di Indonesia pemerintahan berjalan dengan tetap mengakomodir 2 kutub yakni antara kutub sentralisasi dan desentralisasi. Disatu sisi bahwa daerah diberi otonomi dalam mengembangkan rumah tangganya disisi lain keberadaan otonomi daerah tetap merupakan subordinat dan dependent terhadap pemerintah pusat. Daerah tidak dapat terlepas dari pusat atau Negara. Ini adalah sebuah konsekwensi ketika Indonesia menganut bentuk Negara Kesatuan yang bentuk pemerintahannya Republik dan berasas demokrasi.

 

Dinamika Konstitusi yang terjadi selama kurun waktu sejak kemerdekaan sampai sekarang telah memberikan corak tersendiri terhadap konsep otonomi daerah yang terjadi di tiap masa pemerintahan di Indonesia. Bahwa kebijakan otonomi yang terdapat dalam Konstitusi Indonesia tersebut adalah mencoba menerapkan adanya otonomi daerah yang seluas-luasnya. Pertama pada era berlakunya UUD 1945 periode pertama otonomi daerah merupakan perwujudan dari asas desentralisai, karena di Indonesia terdapat konsep Negara hukum dan kedaulatan rakyat jika dikaitkan dengan sendi desentralisasi, di samping dekonsentrasi, maka akan di temukan adanya pemencaran kekuasaan. Ini dapat dilihat dari kaidah Pasal 18 UUD 1945, yang secara Konstitusional pemencaran kekuasan di lakukan melalui badan-badan publik satuan pemerintahan di daerah dalam wujud desentralisasi teritorial, yang mempunyai kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang mandiri. Sehingga terdapat dua nilai dasar yakni nilai unitaris dan nilai desentralisasi territorial. Nilai unitaris dimaksudkan bahwa di Indonesia tidak akan memiliki satuan pemerintahan lain yang bersifat

 

Negara, artinya kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa dan Negara Indonesia tidak akan terbagi dalam kesatuan-kesatuan pemerintahan. Sementara nilai desentralisasi territorial diwujudakn dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bentuk otonomi daerah. Kebijakan pemerintah saat itu yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundangan pemerintah daerah telah menunjukkan bahwa konsep yang di gunakan dalam pemerintahan daerah adalah mencoba mempertahankan asas desentralisasi dan dekonsentrasi, Kedua dalam Konstitusi RIS yang tentu saja jelas mengatur konsep Federalisme dimana dalam konstitusi RIS di bentuk Negara- Negara Bagian, seperti Negara Indonesia timur, Negara pasundan: termasuk distrik Federal Jakarta, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatera Timur serta Negara Sumatera Selatan Daerah lainnya bukan Negara Bagian tetapi sebagai satuan kenegaraan yang berdiri sendiri dan mempunyai kedaulatan untuk menentukan nasib sendiri seperti, berdaulat, mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Hak ini diwujudkan dalam kedaulatan rakyat masing-masing daerah untuk menentukan status dan pimpinan, tanpa ada intervensi dari Pemerintah Federal serta pelaksanaan pemerintahannya yang disesuaikan dengan format/ konsep demokrasi yang dikedepankan dalam Konstitusi RIS. Konstitusi RIS merupakan pijakan awal sebagai batu loncatan menuju bentuk Negara kesatuan di Indonesia serta sebagai sebuah upaya dan solusi untuk melepaskan hegemoni Negara Belanda yang mencoba untuk menjajah kembali Indonesia. Ketiga pada era Berlakunya UUDS 1950 yang mengatur bahwa Konstitusi RIS yang dahulunya menganut sistem Federal, kemudian UUDS 1950 mengubah sistem tersebut menjadi Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Perubahan ini membawa konsekuensi makna hukum yang mengatur pelaksanan pemerintahan di daerah. UUDS mengatur hubungan antara pemerintah (pusat) dengan pemerintah daerah dalam bingkai satu Kesatuan dalam kerangka NKRI. Perubahan tersebut dapat dilihat dalam makna secara tekstual yang ditegaskan dalam UUDS yang mengatur dan menjiwai pelaksanaan pemerintahan di daerah. UUDS juga menegaskan landasan hukum pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam beberapa Pasal, seperti pembagian daerah Indonesia atas daerah besar, dan kecil yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dan dasar perwakilan dalam sistem pemerintahan Negara. Kepada daerah diberikan otonomi seluas-luasnya untuk mengurus rumah tangganya sendiri dan dengan undang-undang dapat diserahkan penyelenggaraan tugas-tugas kepada daerah yang tidak termasuk dalam urusan rumah tangganya. Kedudukan daerah swapraja dan bentuk susunan pemerintahannya diatur dan disesuaikan dengan sistem pemerintahan. Kedudukan daerah-daerah swapraja dan bentuk susunan pemerintahannya diatur dan disesuaikan dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan, dengan santiasa mengingat dasardasar permusyawaratan dan perwakilan dalam sistem pemerintahan Negara. Daerah-daerah swapraja yang ada tidak dapat dihapuskan atau diperkecil bertentangan dengan kehendaknya, kecuali untuk kepentingan umum dan sesudah undang-undang yang menyatakan bahwa kepentingan umum menuntut penghapusan atau pengecilan itu, memberi kuasa untuk itu kepada pemerintah. Keempat, dalam Undang-Undang Dasar amandemen aspek otonomi daerah yang seluas-luasnya semakin jelas pada era ini dimana wilayah telah dibagi dalam daerah profinsi, kabupaten/kota serta pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya bagi daerah. Ditambah lagi saat ini bahkan pada tataran pemilihan kepala daerah pun dipilih sepenuhnya oleh rakyat di daerah secara langsung sehingga pemerintah pusat tidak dapat mengintervensi mengenai pemimpin di daerah. Dari uraian diatas dapat dirumuskan bahwa pelaksanaan otonomi daerah di masa amandemen ini lebih menitikberatkan pada perubahan secara signifikan terhadap pembatasan kekuasaan pusat.

 

 

STUDI KASUS :

 

Friday, 07 September 2012

 

JAKARTA – Pelaksanaan otonomi daerah (otda) belum sepenuhnya dapat dinikmati masyarakat di daerah. Bahkan, pelaksanaan otda dari berbagai aspek dinilai gagal.Salah satu penyebab gagalnya otda adalah masih banyaknya kepentingan politik di daerah.

 

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang- Undang Pemerintahan Daerah (RUU Pemda) Khatibul Umam Wiranu mengatakan,politisasi dalam pelaksanaan otda terlihat dari banyaknya anggota DPRD terutama di Pulau Jawa. Anggota DPRD di satu wilayah bisa mencapai 23–40 orang yang berasal dari 20 partai politik. “Akibat banyaknya parpol di DPRD, berbagai kebijakan sulit diambil dan kebijakan selalu tidak berpihak kepada rakyat,” tandas Khatibul saat dihubungi SINDO di Jakarta kemarin.

 

Menurut politikus Partai Demokrat ini, politisasi dalam pelaksanaan otda semakin diperkuat dengan banyaknya kepala daerah yang terlibat korupsi. Saat ini dari 1.500 kepala daerah, sebagian besar menjadi tersangka kasus korupsi. Anggota Komisi III DPR ini mengatakan, alokasi anggaran untuk daerah yang berasal dari APBN juga tidak memihak kepada rakyat.

 

Sekitar 60–75% anggaran justru digunakan untuk gaji pegawai, sedangkan sisanya 40–30% digunakan untuk otda. “Belum lagi dari 40–30% anggaran untuk otda tersebut dikorupsi,” tandasnya. Karena itu, menurut dia, usulan mengenai pembentukan 19 daerah otonom baru (DOB) justru akan menjadi beban pemerintah pusat. Pendapat yang sama disampaikan pengamat pemerintahan LIPI Siti Zuhro.

 

Menurut dia, saat ini terdapat 178 daerah tertinggal dan180 kepala daerah yang dipenjara. Hal ini menunjukkan masih terdapat masalah dalam pelaksanaan otda. Siti mengungkapkan, sejak 2001 hingga 2012, sistem otonomi daerah yang diterapkan belum mendapatkan hasil yang baik

 

ANALISIS KASUS :

Menurut pendapat kelompok kami, masalah otoda (otonomi daerah) seperti dua mata pisau. Disatu sisi otoda berfungsi sebagai sarana untuk menerapkan desentralisasi kekuasaan, dimana daerah diberikan hak penuh untuk mengatur dan mengelola urusan rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan yang berlebih dari pemerintah pusat. Namun disisi lain, otoda menjadi sebuah sarana yang sarat akan banyaknya penyimpangan dalam pelaksanaannya. Mulai dari kasus korupsi yang sepuluh tahun terakhir ini menjadi sorotan publik karena tidak sedikit kasus kepala daerah yang harus berurusan dengan hukum akibat kasus korupsi yang dilakukannya. Jadi, penerapan otoda ini bisa dianalogikan seperti memakan buah nangka, disamping rasa buahnya yang lezat, akan tetapi kita juga harus berurusan dengan getah buahnya yang sangat lengket dan sulit dihilangkan. Otoda memiliki sisi positif disamping sisi negatifnya. Dengan adanya otoda, sedikit melemahkan intervensi pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dalam hal pengelolaan Sumber Daya nya. Namun sisi negatifnya, selain banyaknya penyimpangan yang terjadi, juga berpeluang besar pula terjadinya kesenjangan yang nyata antara daerah yang bisa mengelola rumah tangganya dengan baik dan memanfaatkan Sumber Dayanya secara efektif sehingga pendapatan daerahnya tinggi, terhadap daerah yang masih tertinggal dalam hal mengelola rumah tangga daerahnya dan belum bissa secara maksimal mengelola Sumber Daya yang dimiliki.

 

Jadi, menurut kelompok kami, pemerintah pusat tetap memiliki peran untuk mengatasi kesenjangan antar daerah tersebut. Pemerintah pusat meskipun tidak secara penuh mengatur pemerintah daerah, akan tetapi sedikit mengontrol daerah-daerah tersebut dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk menimimalkan kesenjangan antar daerah. Selain itu, kontrol masyarakat daerah itu sendiri juga berperan penting agar praktik-praktik korupsi tidak menjamur di daerah, sehingga terkesan korupsi sekarang mulai menyebar tidak hanya dilakukan ditingkat pusat, melainkan dilakukan pula ditingkat daerah karena adanya kebijakan otonomi daerah.

 

Untuk masalah perkembangan dari masyarakat kesukuan yang beralih menjadi masyarakat nasional, kami tidak menolak. Karena pada intinya tidak ada msyarakat yang statis dan selalu berkembang. Demikian pula masyarakat Indonesia. Adapun dari masyarakat nasional yang sekarang bergeser seolah-olah disekat-sekat dan kembali menjadi masyarakat lokal, perlu tinjauan lebih dalam lagi mengenai masalah ini. Kami mengajukan argumen pro sekaligus kontra. Pro, sebab jika kekuasaan untuk mengatur daerah masih tetap dipegang pemerintah pusat, maka akan menimbulkan kesenjangan yang jauh antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sekaligus terkesan daerah kurang mandiri untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri. Kontra, karena dalam pelaksanaannya, banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi ketika otoda di terapkan di daerah, seperti contoh bergesernya praktik korupsi dari pemerintah pusat menyebar ke pemerintah daerah. Untuk argumen kontra ini, perlu solusi untuk mengatasi masalah tersebut.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

  • Surbakti, Ramlan. 1999. Memahami Ilmu Politik. Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia. (hal. 41-48)
  • http://etd.eprints.ums.ac.id/876/2/C100030250.pdf diakses tanggal 3 Oktober 2012
  • http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/524403/ diakses tanggal 3 Oktober 2012

1 Komentar

Social Bookmarking Service

pada : 19 February 2013


"PI9moE Thanks for the article post.Thanks Again. Really Cool."


Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :