MUHAMMAD ALHADA FUADILLAH HABIB

Belajar dari Masyarakat

**_* *_* *_* *_* *_* *_**

Find Me on Facebook


    ..:: Selamat Datang di ALHADA'S WEBSITE ..::.. Semoga ALHADA'S WEBSITE Bermanfaat Bagi Semua Kalangan ..::.. Jangan Lupa Kalau Mau Mengambil Isi dari Website Ini Harap Mencantumkan Sumbernya ..::.. http://alhada-fisip11.web.unair.ac.id ..::.. Terimakasih Atas Kunjungan Anda ::..

Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Pedesaan

diposting oleh alhada-fisip11 pada 04 October 2012
di Esay - 0 komentar

 

Topik : Kemiskinan Pedesaan

Judul : Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Pedesaan

            Dalam kesempatan kali ini saya sangat tertarik membahas masalah kemiskinan yang terjadi pada masyarakat di pedesaan, hal itu di karenakan penduduk yang tinggal di pedesaan lebih banyak mengalami masalah kemiskinan dari pada penduduk yang tinggal di perkotaan, dan juga karena pada dasarnya tujuan utama pembangunan nasional serta prioritas kebijakan pemerintah adalah untuk menaggulangi kemiskinan di wilayah Indonesia. Kepala Badan Pusat Statistik Jatim Irlan Indrocahyo mengatakan bahwa, menurut hasil survei penyebaran penduduk miskin di Jatim masih didominasi warga di pedesaan dengan besaran 67,84 persen atau 3,44 juta jiwa. Angka ini meningkat dibanding tahun lalu, di pedesaan mencapai 67 persen.  Sedang penduduk miskin  di perkotaan sebanyak 32,62 persen atau sebesar 1,63 juta jiwa dari total penduduk miskin di Jatim. Sehingga dari data tersebut dapat kita ketahui bahwa masalah kemiskinan lebih banyak terjadi di pedesan dan harus segera mendapatkan perhatian untuk dicarikan solusi terbaiknya.

            Definisi dari kemiskinan itu sendiri sangat beragam, menurut beberapa atau lembaga diantaranya definisi dari kemiskinan yaitu: BAPPENAS (1993) mendefisnisikan keimiskinan sebagai situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena kehendak oleh si miskin, melainkan karena keadaan yang tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya. Levitan (1980) mengemukakan kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak. Faturchman dan Marcelinus Molo (1994) mendefenisikan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dan atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Menurut Ellis (1994) kemiskinan merupakan gejala multidimensional yang dapat ditelaah dari dimensi ekonomi, sosial politik. Menurut Suparlan (1993) kemiskinan didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Reitsma dan Kleinpenning (1994) mendefisnisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya, baik yang bersifat material maupun non material. Friedman (1979) mengemukakan kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan untuk memformulasikan basis kekuasaan sosial, yang meliptui : asset (tanah, perumahan, peralatan, kesehatan), sumber keuangan (pendapatan dan kredit yang memadai), organisiasi sosial politik yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai kepentingan bersama, jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang atau jasa, pengetahuan dan keterampilan yang memadai, dan informasi yang berguna. Dengan beberapa pengertian tersebut dapat diambil satu poengertian bahwa kemiskinan adalah suatu situasi baik yang merupakan proses maupun akibat dari adanya ketidakmampuan individu berinteraksi dengan lingkungannya untuk kebutuhan hidupnya.

            Setelah kita mengatahui definisi tentang kemiskinan, selanjutnya akan saya kemukakan pula definisi dari desa menurut beberapa ahli atau lembaga. Menurut undang-undang dasar negara republik Indonesia No. 22/1948 desa adalah suatu bentuk daerah otonom yang terendah setelah kota. Menurut Sutardjo Kartodikusuma, desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat pemerintahan tersendiri. Menurut Bintaro, desa merupakan perwujudan atau kesatuan goegrafi ,sosial, ekonomi, politik dan kultur yang terdapat ditempat itu (suatu daerah), dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. Menurut Paul H. Landis :Desa adalah pendudunya kurang dari 2.500 jiwa. Dengan ciri ciri sebagai berikut : Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antara ribuan jiwa, Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukaan terhadap kebiasaan, Cara berusaha (ekonomi)adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam seperti : iklim, keadaan alam ,kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan. Dalam kamus sosiologi kata tradisional dari bahasa Inggris, Tradition artinya Adat istiadat dan kepercayaan yang turun menurun dipelihara, dan ada beberapa pendapat yang ditinjau dari berbagai segi bahwa, pengertian desa itu sendiri mengandung kompleksitas yang saling berkaitan satu sama lain. Sedangkan menurut Max Weber masyarakat desa adalah masyarakat yang tindakan sosialnya bersifat tradisional, kemudian menurut Ferdinand Tonnies masyarakat desa adalah masyarakat yang bentuk hubungan sosialnya yaitu Gemeinshaft, lalu menurut Emile Durkheim masyarakat desa adalah masyarakat yang solidaritas sosialnya bersifat mekanis, selanjutnya menurut Robert King Merton masyarakat desa adalah masyarakat yang pola pemikirannya bersifat lokal.

            Setelah kita mengetahui definisi dari Kemiskinan dan juga masyarakat desa, selanjutnya akan saya kemukakan ukuran-ukuran dari kemiskinan itu sendiri yang cukup beragam menurut beberapa ahli atau lembaga. Menurut BPS (Badan Pusat Statistik), tingkat kemiskinan didasarkan pada jumlah rupiah konsumsi berupa makanan yaitu 2100 kalori per orang per hari(dari 52 jenis komoditi yang dianggap mewakili pola konsumsi penduduk yangberada dilapisan bawah), dan konsumsi nonmakanan (dari 45 jenis komoditimakanan sesuai kesepakatan nasional dan tidak dibedakan antara wilayahpedesaan dan perkotaan). Patokan kecukupan 2100 kalori ini berlaku untuk semuaumur, jenis kelamin, dan perkiraan tingkat kegiatan fisik, berat badan, sertaperkiraan status fisiologis penduduk, ukuran ini sering disebut dengan gariskemiskinan. Penduduk yang memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinandikatakan dalam kondisi miskin. Menurut Sayogyo, tingkat kemiskinan didasarkan jumlah rupiahpengeluaran rumah tangga yang disetarakan dengan jumlah kilogram konsumsiberas per orang per tahun, jadi masyarakat dapat dikatakan miskin, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 320 kg nilai tukarberas per orang per tahun. Selanjutnya Bank Dunia mengukur garis kemiskinan berdasarkan pada pendapatan seseorang, seseorang yang memiliki pendapatan kurang dari US$ 1 per hari masuk dalam kategori miskin. Kepala Badan Pusat Statistik Jatim, Irlan Indrocahyo menjelaskan bahwa garis kemiskinan pada tahun 2012 dipatok Rp 233.202 per kepala/bulan. Angka ini merujuk pada kebutuhan minimal, seperti kalori, makanan, pakaian dan lain-lain, per kepala/bulan. Jadi mereka yang berada di bawah angka Rp 232.202 itulah yang masuk katagori miskin.

            Pembahasan tentang upaya penanggulangan kemiskinan perlu dilengkapi dengan informasi mengenai karakteristik rumah tangga atau penduduk miskin. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan atau program yang terkait dengan pengurangan kemiskinan dapat disesuaikan dengan kebutuhan penduduk miskin agar menjadi lebih efektif. Selain itu, informasi mengenai karakteristik rumah tangga miskin juga secara tidak langsung dapat digunakan untuk mengenali indikasi permasalahan ataupun penyebab kemiskinan. Analisis mengenai karakteristik rumah tangga miskin akan ditinjau dari beberapa aspek, seperti karakteristik sosial demografi, tingkat pendidikan, dimensi ketenagakerjaan, dan tempat tinggal atau perumahan.

            Menurut hasil survei Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan dengan metode kuantitatif, diperoleh data bahwa rumah tanga miskin memiliki jumlah keluarga yang lebih banyak dibandingkan dengan rumah tanga keluarga yang tidak miskin. Rumah tangga keluarga miskin cenderung mempunyai anak lebih banyak, hal itu tidak lepas dari anggapan bahwa anak adalah jaminan masa depan bagi si orang tua. Namun pada kenyataannya dengan jumlah anak yang lebih banyak mereka cenderung akan semakin miskin karena untuk suatu tingkat pendapatan tertentu harus dipakai untuk menghidupi lebih banyak anggota rumah tangga.

            Dari hasil survei Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, di dapatkan data bahwa rumah tangga miskin memiliki tingakat pendidikan lebih rendah dari pada rumah tangga non miskin. Dari 100 orang penduduk miskin didapatkan data bahwa 40,51 orang tidak tamat SD atau tidak bersekolah,  39,89 orang tamat SD, 11,2 orang tamat SMP, 7,94 orang tamat SMA, dan  0,46 orang tamat perguruan tinggi. Sementara untuk rumah tangga nonmiskin diperoleh data bahwa 23,85 orang tidak tamat SD atau tidak bersekolah, 31,13 orang tamat SD, 14,54 orang tamat SMP, 22,64orang tamat SMA, dan  7,84 orang tamat perguruan tinggi. Sehingga data di atas menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan terakhir kepala rumah tangga akan semakin memperkecil kemungkinan rumah tangga tersebut jatuh ke dalam kemiskinan.

            Selanjutnya dilihat dari sektor ketenagakerjaan menurut hasil survei, rumah tangga miskin lebih banyak bekerja dalam sektor pertanian yaitu sebesar 64,55 %. Sementara rumah tangga nonmiskin lebih banyak bekerja dalam sektor industri dan jasa yaitu sebesar 52,64 %. Sehingga dari data diatas menunjukkan bahwa pekerjaan dalam sektor pertanian saat ini belum bisa mengentaskan masyarakat Indonesia dari kemiskinan.

            Kemudian karakteristik lain yang juga penting untuk diperhatikan bagi kelompok rumah tangga miskin adalah tempat tinggal (perumahan). Rumah tangga miskin cenderung memiliki tempat tinggal dengan luas lantai yang lebih kecil. Luas lantai rumah mencerminkan keleluasaan melakukan aktivitas rumah tangga. Keleluasaan aktivitas tersebut terkait erat dengan kemampuan untuk bekerja di rumah, beristirahat, belajar, dan kegiatan rumah tangga lainnya. Intensitas kemiskinan berbanding terbalik dengan luas lantai rumah. Di sisi lain, lebih dari setengah rumah tangga tidak miskin memiliki luas lantai di atas 16 m2. Sebelumnya telah diuraikan bahwa rumah tangga miskin memiliki rata-rata anggota rumah tangga yang lebih besar dibandingkan rumah tangga tidak miskin. Jika kemudian informasi tersebut digabungkan dengan data bahwa rumah tangga miskin juga memiliki rata-rata luas lantai rumah yang lebih kecil dibandingkan rumah tangga tidak miskin, maka dapat disimpulkan bahwa keleluasaan aktivitas rumah tangga miskin berada jauh di bawah keleluasaan rumah tangga tidak miskin. Berikut data perbandingan kepemilikan luas lantai antara rumah tangga miskin dan rumah tangga nonmiskin:

Rumah Tangga Miskin (%)

Rumah Tangga Nonmiskin (%)

Kurang Dari

9-15m2

Lebih Dari

Kurang Dari

9-15m2

Lebih Dari

37,51

35,79

26,72

15,98

30,30

54,72

            Persoalan lain terkait kemiskinan adalah kesehatan dan akses pada layanan kesehatan. Di bagian ini pembahasan akan fokus pada layanan kesehatan terkait anak-anak dan balita. Data hasil survei menunjukkan bahwa angka kematian bayi per seribu penduduk untuk dua kelompok rumah tangga termiskin jauh lebih tinggi dari angka kematian bayi di tiga kuintil teratas. Bahkan, angka kematian bayi di kuintil terbawah lebih dari dua kali angka untuk kelompok terkaya. Tingginya angka kematian bayi untuk di kelompok termiskin mencerminkan disparitas di banyak hal lain, termasuk askes pada tenaga medis dan layanan kesehatan modern. Menurut Survey Demografi dan Kesehatan angka kematian bayi per seribu kelahiaran tercatat bahwa kelompok rumah tangga miskin sebesar 56 bayi dan kelompok keluarga non miskin sebesar 26 bayi. Dari data diatas menunjukkan bahwa kesehatan keluarga ninmiskin jauh lebih terjamin dibandingkan dengan kesehatan keluarga nonmiskin.

            Untuk mengatasi masalah kemiskinan, pemerintah Indonesia mempunyai 8 target pengentasan masalah kemiskinan di Indonesia yang juga merupakan target 189 negara anggota PBB. Ke-8 target yang dikenal sebagai tujuan pembangunan milenium (Millenium Development Goals atau MDGs) tersebut yaitu : (1) Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan; (2) Mencapai pendidikan dasar untuk semua kalangan; (3) Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; (4) Menurunkan angka kematian anak; (5) Meningkatkan kesehatan ibu; (6) Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya; (7) Memastikan keberlanjutan lingkungan hidup; dan (8) Membangun kemitraan global untuk pembangunan.

            Usaha pertama untuk mengatasi kelaparan yang terjadi pada masyarakat miskin yaitu dengan pemberian bantuan langsung tunai (BLT). BLT tersebut berupa uang yang dapat mereka belanjakan untuk keperluan sehari-hari seperti keperluan makan. Dengan pemberian BLT tersebut diharapkan bisa membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok yang sangat mendesak seperti makan yang kemungkinan besar saat itu mereka sedang lapar karena tidak mempunyai uang untuk membeli makanan. Setelah mereka makan dan mendapatkan tenaga, diharapkan mereka dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka selanjutnya.

            Untuk pendidikan, target MDGs mencakup angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun serta partisipasi pendidikan dasar (SD dan SMP) menjadi seratus persen di tahun 2015. Jika kita lihat kondisi saat ini dan tren umum, tidak ada hambatan untuk mencapai ketiga target itu. Angka melek huruf untuk penduduk usia 15-24 saat ini sudah mencapai 99.5 persen. Tingkat partisipasi murni Sekolah Dasar sekarang ada di angka 95 persen. Program pembebasan biaya pendidikan di tingkat SD dan SMP sekarang ini sudah dilakukan oleh pemerintah sebagai langkah perwujutan program wajib belajar 9 tahun. Namun agar mutu pendidikan di Indonesia semakin tinggi pemerintah perlu memberikan bantuan kepada masyarakat miskin Indonesia agar bisa melanjutkan sekolah sampai jenjang perguruan tinggi, dan program ini sedikit demi sedikit telah terlaksana dengan adanya program beasiswa seperti program biasiswa Bidik Misi yang diperuntukkan bagi kalangan masyarakat miskin yang ingin kuliah dan secara akademik mampu mengikuti kegiatan perkuliahan. Dengan adanya bantuan biaya pendidikan bagi siswa atau mahasiswa yang kurang mampu, diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan yang terjadi karena rendahnya pendidikan.

            Tantangan lebih besar terlihat untuk bidang kesehatan. Target MDGs di bidang kesehatan mencakup, antara lain, penurunan Angka Kematian Ibu saat melahirkan (AKI) dari menjadi 102 kematian per seratus ribu kelahiran di tahun 2015. Data Survey Demografi dan Kesehatan (SDKI) terakhir menunjukkan, bahwa masih terdapat 228 kematian per seratus ribu kelahiran. Demikian juga dengan Angka Kematian Bayi (AKB) serta Angka Kematian Balita (AKABA). AKB Indonesia masih sebesar 44 per seribu kelahiran hidup. Ini masih jauh di atas target tahun 2015 yaitu 32 kematian per seribu kelahiran hidup. Demikian halnya dengan AKABA. Dari target 23 kematian balita per seribu kelahiran hidup di tahun 2015, AKABA masih sebesar 34. Artinya, untuk mencapai target MDGs di bidang kesehatan, masih diperlukan kerja keras dan perhatian khusus dari pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. Salah satu wujut nyata kepedulian pemerintah saat ini dalam bidang kesehatan yaitu adanya program imunisasi gratis, pemberian vitamin gratis di puskesmas-puskesmas, dan pemberian kartu JPK Gakin (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin) sehingga masyarakat miskin dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan program-program ini diharapkan masyarakat miskin bisa menjadi tenaga kerja yang sehat sehingga dapat bekerja lebih keras lagi demi tercapainya keadaan ekonomi yang lebih baik.

            Dalam upaya penanggulangan kemiskinan sangat penting untuk tidak memperlakukan orang miskin semata-mata sebagai obyek pembangunan. Sebaliknya, upaya untuk memberdayakan orang miskin sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan penanggulangan kemiskinan agar orang miskin dapat berupaya sendiri untuk keluar dari kemiskinan dan tidak jatuh kembali ke dalam kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan agar orang miskin dapat berupaya sendiri untuk keluar dari kemiskinan dan tidak jatuh kembali ke dalam kemiskinan, perlu adanya program pelatihan kreatifitas dan manajerial agar mereka mampu berwirausaha dan tidak semata-mata hanya mengandalkan peluang kerja atau bahkan sekedar bantuan dari orang lain atau pemerintah.

            Hal yang tidak boleh dilupakan oleh pemerintah adalah masalah pembangunan, selama ini pembangunan di Indonesia seakan hanya terfokus pada daerah perkotaan dan pembangunan di daerah pedesaan seakan terlupakan, sehingga saat ini masyarakat desa masih banyak yang bekerja pada sektor pertanian karena pilihan lain masih sedikit atau bahkan belum ada. Untuk itu, perlu diadakan pembangunan di berbagai sektor pada daerah pedesaan. Langkah nyata pembangunan yang dilakukan  oleh pemerintah pada daerah pedesaan yaitu seperti pembangunan jalan untuk mempermudah mobilitas masyarakat dalam kegiatan perekonomian. Selain itu pemerintah juga melakukan pembangunan sekolah untuk kegiatan pendidikan sekaligus penyerap tenaga kerja sebagai guru, tenaga administrasi dan sebagainya.

            Hal terpenting lainnya yang tidak boleh dilupakan adalah pengawasan terhadap pelaku pembangunan atau pemberdaya masyarakat miskin di pedesa, sebab mereka yang diberikan tanggung jawab sebagai pelaku pembanguan dan pemberdaya masyarakat pedesaan tersebut tidak sepenuhnya dapat dipercaya. Pengawasan yang terlalu longgar dan hukum yang terlalu lembek merupakan salah satu faktor penyebab perilaku korupsi. Jadi tidak menutup kemungkinan uang yang seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat miskin di pedesaan diselewengkan dan digunakan untuk memenuhi keperluan pribadi para pejabat pelaksana. Maka dari itu pengawasan dan hukum yang tegas sangat diperlukan dalam upaya pengentasan ntmasyarakat miskin di pedesaan.

            Secera teoritik menurut jenisnya kemiskinan dibedakan menjadi dua yaitu kemiskinan relatif dan kemiskinan absulut/mutlak. Kemiskinan absolut/mutlak adalah keadaan yang mana pendapatan kasar bulanan tidak mencukupi untuk membeli keperluan minimum sebuah isi rumah yang diukur berdasarkan tahap perbelanjaan minimum. Sementara kemiskinan relative adalah kemiskinan yang dilihat berdasarkan perbandingan antara sesuatu tingkat pendapatan lainnya. Contohnya, seseorang yang tergolong kaya (mampu) pada masyarakat desa tertentu bisa jadi termiskin pada masyarakat desa yang lain.

            Kemudian menurut penyebebnya kemiskinan juga dibedakan menjadi dua yaitu kemiskinan stuktural dan kemiskinan kultural. Kemiskinan struktural adalah suatu kondisi di mana sekelompok orang berada di dalam wilayah kemiskinan, dan tidak ada peluang bagi mereka untuk keluar dari kemiskinan, bahkan juga anak-anaknya. Mereka terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan, dan bisa dikatakan mengalami “kemiskinan abadi“. Jika seorang pemulung punya anak, dan dia tidak memiliki biaya untuk memberikan gizi yang cukup, maka akan berdampak kepada kecerdasan sang anak, lalu juga tidak punya biaya menyekolahkan anaknya, maka seakan-akan keluar dari wilayah kemiskinan hanyalah sebuah angan-angan. 3

Apa yang bisa membawa orang keluar dari kemiskinan struktural ? Paling tidak secara teoritis ada 2 (dua) hal, yaitu (1) gizi yang baik semasa balita, serta (2) pendidikan yang memadai. Dengan dua hal tersebut, kemiskinan struktural bisa diatasi perlahan-lahan. Dengan demikian, program nasional atau gerakan masyarakat pemberian gizi tambahan untuk balita miskin juga salah satu upaya penting dalam menanggulangi kemiskinan struktural ini. Demikian juga dengan penyediaan sekolah yang gratis untuk masyarakat miskin. Program anak asuh yang menjadi inisiatif masyarakat beberapa tahun yang lalu juga merupakan upaya untuk mengatasi kemiskinan struktural. Selanjutnya yang disebut dengan kemiskinan kultural, adalah budaya yang membuat orang miskin, yang dalam antropologi disebut Koentjaraningrat dengan mentalitas atau kebudayan kemiskinan sebagai adanya budaya miskin. Seperti, masyarakat yang pasrah dengan keadaannya dan menganggap bahwa mereka miskin karena turunan, atau karena dulu orang tuanya atau nenek moyangnya juga miskin, sehingga usahanya untuk maju menjadi kurang.

            Untuk lebih jelasnya tentang masyarakat miskin di pedesaan dan faktor penyebab serta karakteristiknya saya ingin melakukan penelitian (pengamatan) langsung ke daerah pedesaan dalam kuliah lapangan sosiologi pedesaan pada kesempatan yang akan datang. Hal itu saya maksutkan agar saya bisa lebih memahami seluk beluk atau karakteristik masyarakat miskin di pedesaan sehingga saya bisa menganalisis kasus tersebut dan harapannya saya bisa merumuskan upaya terbaik (memberi solusi) untuk menyelesaikan masalah kemiskinan di pedesaan tersebut.

 

 

REFERENSI

  • Widianto, Bambang. Penanggulangan Kemiskinan: Situasi Terkini, Target Pemerintah, dan Program Percepatan. 2010. Jakarta: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)
  • Sugihen, Bahrein T. Sosiologi Pedesaan. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
  • http://journal.ui.ac.id/humanities/article/viewFile/109/105
  • http://m.tribunnews.com/2012/07/02/5-juta-penduduk-jatim-miskin
  • http://wawan-junaidi.blogspot.com/2009/06/definisi-desa-atau-pedesaan.html
  • http://www.scribd.com/doc/87188456/5/Ukuran-Kemiskinanc
  • http://ahmadefendy.blogspot.com/2010/04/klasifikasi-dan-jenis-jenis-kemiskinan.html

 

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :