MUHAMMAD ALHADA FUADILLAH HABIB

Belajar dari Masyarakat

**_* *_* *_* *_* *_* *_**

Find Me on Facebook


    ..:: Selamat Datang di ALHADA'S WEBSITE ..::.. Semoga ALHADA'S WEBSITE Bermanfaat Bagi Semua Kalangan ..::.. Jangan Lupa Kalau Mau Mengambil Isi dari Website Ini Harap Mencantumkan Sumbernya ..::.. http://alhada-fisip11.web.unair.ac.id ..::.. Terimakasih Atas Kunjungan Anda ::..

Keputusan Politik

diposting oleh alhada-fisip11 pada 04 October 2012
di Esay - 0 komentar

    

     Pembuatan keputusan, baik yang menyangkut politik maupun bukan politik, menimbulkan suatu gejala bahwa makin banyak pembuat keputusan, maka makin sukar para pembuat keputusan itu untuk mencapai kesepakatan. Asumsi dasarnya (dalam situasi normal) adalah setiap pembuat keputusan selalu berusaha membuat keputusan yang menguntungkan diri atau golongannya (setidaknya tak merugikan diri sendiri atau golongannya). Jika tercapai suatu konsensus, keputusan itu tak akan bersifat mendasar, atau tak menimbulkan perubahan besar dan menyeluruh.

     Sebaliknya, makin sedikit orang yang harus memberikan persetujuan terhadap suatu alternative agar keputusan itu sah, makin mudah bagi mereka untuk membuat keputusan. Biasanya pengaruh keputusan cenderung menimbulkan perubahan yang besar dan menyeluruh. Hal ini disebabkan jumlah kepentingan yang harus dipertimbangkan tak begitu banyak.

     Sukar tidaknya mencapai kesepakatan tidak hanya ditentukan oleh jumlah pembuat keputusan, tetapi mungkin juga faktor lain, seperti kesediaan berkompromi dan sifat permasalahan.

     Terdapat dua bentuk keputusan politik (kebijakan umum) yang mempunyai ruang lingkup pengaruh, yaitu : pertama, keputusan yang komprehensif, yakni kebijakan umum yang mampu menimbulkan perubahan yang mendasar dan yang menyeluruh. Keputusan ini cenderung kurang memerhatikan kepentingan beberapa pihak, tetapi untuk jangka panjang akan menguntungkan semua pihak. Biasanya lebih mungkin terjadi pada sistem politik totaliter karena jumlah orang yang membuat keputusan relatif sedikit dan dilakukan secara sentral.

     Sedangkan yang kedua, keputusan yang bersifat marginal (incremental) atau kebijakan umum yang mampu menimbulkan perubahan pada permukaan dan pinggir-pinggir permasalahan saja. Biasanya lebih mungkin terjadi pada sistem politik demokrasi liberal karena jumlah orang yang membuat keputusan relatif banyak  dan dilakukan secara tak terpusat (pluralisme dan desentralisasi).

Keputusan politik juga diklarifiksasikan berdasarkan ii dan prosedur pembuatannya dalam tiga tipe, yaitu : keputusan rutin, keputusan darurat, dan keputusan bukan keputusan.

     Keputusan rutin biasanya dipersiapkan secara saksama. Disusun menurut prosedur yang normal sesuai dengan yang ditetapkan dalam konstitusi dan undang-undang. Di samping itu, keputusan rutin biasanya berisi upaya mengatasi dan mengatur permasalahan yang kompleks, serta penyusunannya relatif lama dan memerlukan informasi yang lengkap dan akurat. Contoh keputusan rutin adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Undang-Undang pokok di Indonesia.

     Keputusan darurat ialah keputusan yang dibuat untuk mengatasi suatu keadaan darurat yang perlu penanganan segera, seperti menghadapi ancaman perang dari luar, bencana alam, kekacauan politik, dan kekacauan ekonomi. Keputusan ini dibuat secara tergesa-gesa dalam waktu yang relative singkat. Jumlah oragn yang membuat keputusan ini relative sedikit, di luar prosedur yagn semestinya, dan isinya ccenderung kurang mendalam. Oleh karenanya, keputusan ini segera mengalami perubahan bila keadaan sudah kembali normal. Contoh keputusan darurat adalah Surat Perintah Sebelas Maret tahun 1966 dari Presiden Soekarno kepada Jendral Soeharto.

     Adakalanya terdapat suatu keputusan yang sebenarnya tak mengandung konsekuensi secara hukum dan bersifat verbal belaka sebagai upaya menenangkan masyarakat. Keputusan itu dinyatakan sekedar bukti semu atas perhatian dan komitmen pemerintah terhadap suatu permasalahan yang medapat perhatian masyarakat, atau dimaksudkan hanya untuk memberi harapan dan janji kepada masyarakat sebagai alat untuk mendapat dukungan. Terkadang keputusan ini bukan suatu pernyataan belaka, melainkan dirumuskan dalam suatu pernyataan tertulis tanpa disertai suatu kehendak politik yang kuat untuk mewujudkannya. Keputusan ini dapat disebut sebagai keputusan bukan keputusan. Contohnya, suatu pemerintah dapat mengeluarkan pernyataan yang berisi tekad pemerintah untuk melakukan proses demokratisasi dalam pengambilan keputusan, atau untuk melakukan proses demokratisasi ekonomi dengan lebih memerhatikan lapisan bawah masyarakat, tetapi tanpa tindak lanjut.

 

Sumber: Surbakti, Ramlan.2010. Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :