MUHAMMAD ALHADA FUADILLAH HABIB

Belajar dari Masyarakat

**_* *_* *_* *_* *_* *_**

Find Me on Facebook


    ..:: Selamat Datang di ALHADA'S WEBSITE ..::.. Semoga ALHADA'S WEBSITE Bermanfaat Bagi Semua Kalangan ..::.. Jangan Lupa Kalau Mau Mengambil Isi dari Website Ini Harap Mencantumkan Sumbernya ..::.. http://alhada-fisip11.web.unair.ac.id ..::.. Terimakasih Atas Kunjungan Anda ::..

PROBLEMATIKA UANG DAMAI DAN KONSEP LAUREN TENTANG SISTEM HUKUM YANG LEGAL

diposting oleh alhada-fisip11 pada 21 April 2012
di Esay - 2 komentar

 

SISTEM HUKUM MENURUT LAWRENCE

Sistem hukum (legal system) adalah satu kesatuan hukum yang tersusun dari tiga unsur, yaitu:

  1. Struktur,
  2. Substansi,
  3. Kultur Hukum.

Di mana ketiganya masing-masing memiliki makna tersendiri. Struktur adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya. Bisa digambarkan dalam sebuah kesatuan: kepolisian dengan para polisinya; kejaksaan dengan para jaksanya; kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan pengadilan dengan para hakimnya. Substansi adalah keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Kultur hukum adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat. (The Legal System: A Social Science Perspective, New York: Russell Sage Foundation, 1975).

Oleh karena itu untuk menuju terciptanya supremasi hukum tentunya memerlukan suatu kerja keras dari seluruh elemen yang ada di Negara kita. Upaya untuk menciptakan supremasi hukum bukan hanya hak lembaga-lembaga Negara kita dengan pembagian kekuasaannya yang bercirikan prinsip check and balances dalam pelaksanaan pemerintahannya, tetapi juga merupakan hak dari setiap warga Negara untuk berpartisipasi dalam usaha terciptanya supremasi hukum di Negara kita. Pentingnya budaya hukum untuk mendukung adanya sistem hukum, sebagaimana Friedman mengatakan, bahwa Substansi dan Aparatur saja tidak cukup untuk berjalannya sistem hukum. Dimana Lawrence M Friedman menekankan kepada pentingnya Budaya Hukum (Legal Culture).

Karena, menurut Friedman sistem hukum diumpamakan sebagai suatu pabrik , jika Substansi itu adalah produk yang dihasilkan, dan Aparatur adalah mesin yang menghasilkan produk, sedangkan Budaya Hukum adalah manusia yang tahu kapan mematikan dan menghidupkan mesin, dan yang tahu memproduksi barang apa yang dikehendakinya.

Pada  sektor pembentukan hukum, seringkali kita menemukan suatu substansi aturan hukum baik berupa Undang-undang, Peraturan pemerintah, Perpres, hingga Perda yang tidak mencerminkan aspirasi masyarakat luas, bahkan justru secara substantif dirasa merugikan kepentingan masyarakat luas pada umumnya.

Dalam sektor penegakan hukum, sudah tak terhitung putusan pengadilan yang dinilai justru mencederai rasa keadilan masyarakat. Dunia hukum Indonesia terus mendapat sorotan yang hampir semuanya bernada minor, hal ini tidak terlepas dari ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum kita baik ditinjau dari struktur (institusi), substansi serta budaya (culture) hukumnya. Banyak pihak berpendapat bahwa hukum kita hanya untuk mereka yang memiliki uang, kekuasaan atau jabatan maupun kekuatan politik sehingga dengan itu mereka bisa membeli hukum kita, dimana hal tersebut bisa mengurangi bahkan menghilangkan terciptanya supremasi hukum di Indonesia.

 

STUDI KASUS

            Telah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk menuju terciptanya supremasi hukum tentunya membutuhkan usaha dan kerja keras yang maksimal, bukan hanya untuk lembaga-lembaga negara yang ada tapi pada setiap elemen masyarakat yang ada di Indonesia. Tetapi dalam kenyataannya hal diatas hanya menjadi sebuah pengetahuan yang ideal, banyak sekali putusan hakim yang melencenga dari tujuan supremasi hukum itu sendiri. sudah tak terhitung putusan pengadilan yang dinilai justru mencederai rasa keadilan masyarakat. Dunia hukum Indonesia terus mendapat sorotan yang hampir semuanya bernada minor, bahkan aparat penegak hukum yang harusnya mengayomi dan melindungi segenap elemen masyarakat dari keresahan menggunakan cara-cara licik untuk memperkaya diri dengan melanggar hukum yang seharusnya dilaksanakannya.

            Tirani “uang damai” mungkin sudah menjadi budaya yang buruk di masyarakat kita. bagaimana tidak, banyak sekali pihak yang merasa dirugikan akibat ulah oknum yang seharusnya berwenang melindungi segenap unsur masyarakat tapi tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum yang menempatkan hukum sebagai kaidah diatas segala-galanya.

 

1.      Lampung Minta Uang Damai

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Razia yang sejatinya digelar untuk menegakkan ketertiban berlalu lintas, malah tercoreng oleh ulah seorang oknum polisi.

 

Merry (28), pengendara sepeda motor yang terjaring razia karena tidak menyalakan lampu utama, diduga dimintai 'uang damai' sebesar Rp 70 ribu, oleh salah satu oknum anggota Satlantas Polresta Bandar Lampung, di Jalan Sultan Agung, Dua Jalur, Kedaton, Kamis, (1/3/2012) sekitar pukul 16.00 WIB.

 

Menurut Merry, kejadian bermula saat ia mengendarai TVS BE 7080 YY dari arah Wayhalim menuju Korpri, lantas disetop oleh salah satu petugas karena tidak menyalakan lampu motor.

 

"Damai aja mbak, selesaikan di sini Rp 70 ribu. Kalau sidang enggak tahu berapa habisnya, mending damai di sini aja," kata Mery menirukan ucapan oknum polisi tersebut.

 

Namun, Merry urung ditilang, karena bertemu temannya yang juga anggota polisi. "Untung ada kawan saya, jadi saya enggak jadi kena tilang," imbuh Merry.

 

Pantauan Tribun Lampung (group Tribun Pontianak) di lokasi razia, petugas sempat melarang wartawan yang hendak memotret. Sang petugas meminta wartawan meminta izin dulu kepada Kanit (kepala unit) yang memimpin razia.

 

"Saya saja kalau masuk ke rumah kamu pasti izin dulu. Mestinya kamu juga izin dulu," sergahnya.

 

Kabid Humas Polda Lampung AKBP Sulistyaningsih menyatakan bakal mengecek kebenaran adanya pungli yang dilakukan oknum anggota Satlantas tersebut.

 

"Kami cek dulu siapa oknumnya, kalau ada nanti kami tindak," ujarnya singkat. (*)

 

ANALISIS

Contoh diatas merupakan sekelumit kasus yang menunjukan kecolongan kita dalam menegakkan sistem hukum yang legal (Legal System) yang pernah disinggung oleh Lawrence karena dari struktur, supremasi, serta kultur budaya sudah tidak mendukung dan saling bertentangan. Padahal, dala menegakkan legal system, ketiga komponen tersebut harus saling mendukung dan berkolaborasi menjadi suatu kesatuan utuh.

Dari segi struktur dan supremasi yang tidak memungkinkan, Struktur adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya. Jadi mencakupi: kepolisian dengan para polisinya; kejaksaan dengan para jaksanya; kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan pengadilan dengan para hakimnya. Oknum yang membuat onar dengan melakukan tindakan-tindakan yang tidak bisa dibenarkan dalam kesatuannya merupakan sebuah kecacatan yang ada dalam supremasi kepolisian yang nantinya akan berimbas pada kinerja dan nama baik lembaga kepolisian.

Dari segi kultur budaya yang tidak mendukung, berbicara mengenai budaya, agaknya fenomena uang damai sudah terjadi berpuluh-puluh tahun silam. hal ini juga yang membuat banyak orang menyamar menjadi polisi gadungan, kenapa?, karena memang keuntungan yang didapatkan sangat besar. Hal ini berhubungan dengan teori penyimpanyan yang menyebutkan “salah satu faktor individu menyimpang ialah karena ia tahu menyimpang itu lebih menguntungkan”. Kultur budaya yang kita sama-sama memaklumi bahwa ketika kita terlibat dalam kasus tersebut baik sebagai masyarakat maupun sebagai aparat,  jika kita sebagai masyarakat kita akan memaklumi bahwasanya kita akan membuang-buang waktu apabila menyelesaikan kasus tersebut dipengadilan, tapi sebagai oknum kita akan menyadari bahwasanya kita butuh tambahan uang untuk kebutuhan kita. itulah gambaran kultur budaya yang ada di Indonesia berhubungan dengan fenomena uang damai yang sering terjadi di terotoar kota-kota di Indonesia.

Tidak sampai disitu saja, yang membuat hal diatas semakin parah ialah ketika ketidakpercayaan maysarakat terhadap aparat kepolisian sudah menjadi budaya, tentu hal diatas sudah tidak dapat dihindarkan lagi. Berkenaan dengan tiga konsep yang dikatakan Lawrence, struktur, supremasi, dan kultur budaya mempunyai peran yang sangat besar, akan tetapi sayangnya ketiga hal tersebut dalam penerapannya tidak saling mendukung untuk menegakkan sistem hukum yang legal.

Bahkan, banyak sekali kasus oknum yang terekam oleh kamera dan mengancam saksi untuk bungkam. Hal ini tentunya akan membuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum menurun sehingga terdapat kesenjangan antara elemen masyarakat sipil dengan aparat penegak hukum.

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

  • Lawrence M. Friedman. (1975).The Legal System: A Social Science Perspective, New York: Russell Sage Foundation.
  • http://retnonimimou-mimou.blogspot.com/
  • http://krjogja.com/news_index.kr
  • http://www.republika.co.id/
  • http://pontianak.tribunnews.com/
  • http://lampung.tribunnews.com/

2 Komentar

JwKdqdKtzYfjG

pada : 21 July 2012


"pak saya mau tanya,saya pakai briker yang gitrasan,saya ingin terhubung dgn voip lain melalui voip rakyat,bagaimana cara setting pada briker tersebut ..maaf pak saya baru belajar dan ingin bisa.besar harapan saya bapak menjawab pertanyan saya dan membantu.terimakasih "


wCgolYoPQOJT

pada : 23 July 2012


"^__^,, makasih dek ud ngtirien,, cari di Gramed dek , insya Allah ada @Andri: Assalamu'alaikum,, lohaaa Bro, hehe.. sipp2,, dah tak buatin linkmu , salam sukses juga ^^"


Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :